Meski Badan Pengawas di Koperasi Sudah Ada, Deputi Pengawasan dan Jajarannya akan Terus Mengawasi Kinerja Koperasi

pipnews.co.id, Jakarta – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menekankan penting dan perlunya pengawasan kinerja dan operasional koperasi di seluruh Indonesia. Meski di kepengurusan koperasi sudah ada fungsi pengawasan berupa Badan Pengawas yang dipilih anggota.

Menurutnya pengawasan koperasi itu diantaranya terkait dengan kepatuhan terhadap legal, keuangan, transaksi, perijinan, badan hukum, organisasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk KSP atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, diantaranya terkait penghimpunan dana anggota, hingga mengontrol penyaluran dana koperasi.

Suparno menambahkan di tahun ketiga ini lembaga yang dipimpinnya ini akan terus mematangkan pelaksanaan pengawasan koperasi untuk terwujudnya koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan. Untuk itu pihaknya akan terus mengembangkan Satgas Pengawas Koperasi sebagai lokomotif terdepan dalam pengawasan koperasi di seluruh Indonesia. “Hingga saat ini, kita terus perjuangkan status dari tenaga Satgas ini menjadi jabatan fungsional,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2).

Suparno menjelaskan, dari total 142.142 unit koperasi di seluruh Indonesia, 99,64% diantaranya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan sesuai dengan UU 23/2004 tentang Pemda. Kata dia kini sudah ada sebanyak 1.712 orang PNS di setiap provinsi, 5 orang dan kabupaten/kota 3 orang untuk meningkatkan koordinasi serta pengawasan koperasi.

Suparno menambahkan yang harus menjadi perhatian adalah meskipun tugas pengawasan, pemeriksaan serta penilaian kesehatan koperasi merupakan kewajiban pemda, masih ada pemda yang belum atau kurang mengalokasikan anggaran dan SDM yang kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut. “Bahkan, masih bisa dihitung dengan jari jumlah koperasi di wilayaj kabupaten/kota yang belum melaporkan keuangannya sebagai satu kewajiban,” ungkap Suparno.

Sementara untuk 516 koperasi berskala nasional yang menjadi tugas Kemenkop, 288 koperasi diantaranya telah dilakukan pemeriksaan. “Hasilnya, ditemukan permasalahan. Pertama, masalah kelembagaan koperasi yaitu izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus, SOM, hingga SOP,” jelasnya lagi.

Kedua, imbuh Suparno, ditemukan koperasi yang dipailitkan oleh anggota atau pihak ketiga. Sudah ada 7 koperasi di Jakarta, Jatim, Makassar, dan sebagainya, yang tengah berproses pailit di Pengadilan Negeri. “Ketiga, ditemukan masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP berbasis syariah,” pungkas Suparno. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.