Meski Lakukan Moratorium LPD-KUMKM Optimistis Capai Target Penyaluran Rp 1,2 Triliun pada 2018

Pipnews.co.id, Jakarta – Kinerja keuangan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada periode pertengahan 2017 – 2018 tidak segencar periode-periode sebelumnya. Hal ini sengaja dilakukan manajemen, semata agar tidak lagi terjadi pelanggaran hukum.

Sebab tak dipungkiri dengan adanya SDM yang tersandung kasus hukum selain menjadi pelajaran, juga membuat trauma tersediri bagi SDM lainnya. Sehingga mereka lebih hati-hati lagi agar yang mendapatkan pinjaman itu benar-benar tepat sasaran, yakni koperasi berstatus jelas dan berkualitas.

Untuk hal ini menurut Braman Setyo, Direktur Utama LPDB-KUMKM, senafas dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai program revitalisasi koperasi. Dimana salah satu butirnya adalah tentang penciptaan koperasi berkualitas. Maka lembaga yang dipimpinnya sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan kementerian tersebut. Ingin mengaplikasikan dengan memberikan pinjaman kepada koperasi berkualitas.

“Atas dasar kondisi itulah lembaga kami pada periode Agustus 2017 – 2018 tidak melakukan penyaluran pinjaman. Kami sengaja melakukan moratorium dan untuk membangun lagi infrastruktur, sehingga saat kita luncurkan kembali program penyaluran pembiayaan tidak banyak hambatan dan kendala,” ujar Braman Setyo, kepada awak media di Kantor Kementrian Koperasi, Jumat (19/10).

Braman menambahkan, kebijakan tersebut tidak ada maksud lain, kecuali lebih hati-hati, transparan dengan infrastruktur yang lebih bagus. Sehingga nantinya pelaku UKM yang mendapat pinjaman modal kerja adalah pelaku usaha anggota koperasi dari koperasi yang erkualitas ataupun pelaku UMKM itu yang mempunyai usaha jelas.

Menurutnya, dalam masa moratorium ini digunakan pihaknya untuk menyortir atau memilah-milah proposal yang masuk. Kata Braman ada 1.170 proposal yang masuk. Dari jumlah tersebut sebagian besar dikemaliikan lagi kepada koperasi yang mengajukan pinjaman untuk diperbaiki atau di update dengan kondiri mutakhir. “Kami memang menyortir semua proposal yang masuk, dan setelah kami pelajari ternyata itu banyak yang sudah lama, misalnya pengajuan pada 2014, 2015, 2016 hingga 2018,” jelasnya lagi. 

Braman menambahkan, kondisi koperasi perlu dicermati, kemungkinan saat mengajukan koperasi dalam keadaan sehat, namun dalam sekian waktu kemungkinan bisa lebih baik atau bahkan  sebaliknya, yakni lebih buruk. Kata dia, kalau yang makin baik pasti tak masalah tetapi kalau yang sebaliknya pasti resikonya besar. Untuk itulah perlunya verifikasi dan mengetahui kondisi terakhir koperasi.

Dengan apa yang dilakukan itu, tandas Braman, sehingga target penyaluran Rp 1,2 triliun pada periode 2018, LPDB-KUMKM baru menyalurkan sekitar Rp 38,5 miliar atau sebesar 3,21%. Namun demikian dana yang dialokasikan tidak akan mubajir karena tetap akan tersalurkan semua kepada kalangan pelaku UMK untuk pengembangan usahanya.

“Kami tetap optimistis meski sisanya masih lebih besar, yakni 86% dari total Rp1,2 triliun akan tersalurkan hingga akhir periode. Terpenting dengan rendahnya penyaluran saat ini, manajemen tidak diam,” tandasnya lagi.

Lanjut Braman, pihaknya telah melakukan beberapa hal, diantaranya, moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada. Kedua, membenahi peraturan dan kebijakan untuk mengikuti Permenkop dan UKM No 8/2018, guna mempermudah akses permodalan ke LPDB-KUMKM. Ketiga, melakukan pembenahan proses bisnis agar tidak terjadi lagi masalah-masalah di waktu yang akan datang.

Dia menegaskan lagi, pihaknya melakukan hal terseut semata demi membenahi segala elemen yang ada juga sekalian melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh regulasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran, sekaligus mempermudah akses pendanaan dari LPDB-KUMKM bagi seluruh pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia.

Meski kondisinya demikian Braman Setyo tetap optimis dapat menyalurkan dana bergulir sesuai target penyaluran. Hal itu kata dia bukan sedang jualan kecap atau bermain cek kosong. Setidaknya modal untuk itu memang ada, yakni potensi untuk penyaluran skim konvensional telah tersedia 41 proposal yang sudah fix. Bahkan dari jumlah tersebut masih bisa bertambah oleh proposal yang lolos dari berbagai persyaratan yang ditentukan. Mengingat tenggat waktu juga masih ada untuk lakukan proses verifikasi proposal yang masuk dan lolos terus berjalan.

Demikian untuk skim syariah yang juga menargetkan penyaluran Rp 450 miliar, pun sudah tersedia 15 proposal yang fix dan siap menerima kucuran modal. “Baik konvensional atau syariah kami optimistis akan tersalurkan hingga akhir tahun,” tandas Braman.

Infrastruktur lainnya yang juga ditempuh LPDB-KUMKM yang telah menjadi lembaga inklusif, kata Braman adalah soal sinergitasnya sebagai penyaluran dana bergulir, telah melakukan nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak. Diantaranya, dengan Dinas Koperasi dan UKM, lembaga penjaminan, perguruan tinggi, lembaga financial technology, PLUT, BUMN, dan lembaga-lembaga lainnya.  

Braman menambahkan, Dinas Koperasi UKM dan LPDB-KUMKM dengan segmentasi koperasi dan UMKM juga sudah kerja sama. Tujuannya agar sinergitas dinas sebagai pembina di tingkat provinsi dapat memiliki peran strategis. Mereka bisa mengusulkan KUMKM unggulan binaannya untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Masih disampaikan Braman, hingga saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan 13 Dinas Koperasi dan UKM. Diantaranya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan.

Kinerja LPD-KUMKM

Sepanjang kehadiran LPDB-KUMKM yang telah berjalan satu dasa warsa ini, dana bergulir yang berhasil digelontorkan dana Rp 8,531 triliun. Dari total penyaluran 2008 – 2018 (per 30 September), telah terdistriusi untuk alokasi pembiayaan UMK melalui KSP/USP konvensional sebesar Rp 3,614 triliun. Untuk pembiayaan pola syariah kepada UMK melalui KJKS/UJKS sebesar Rp 1,281 triliun. Sedangkan pembiayaan kepada KUMKM yang melalui perbankan total Rp 3,136 triliun. Selanjutnya pemiayaan KUMKM yang melalui LKB/LKBB mencapai Rp 512,6 miliar.

Dari seluruh kegiatan tersebut menurut Braman, institusi yang dipimpinnya telah ikut membantu program pemerintah, terkait penyediaan lapangan pekerjaan. “Selain menggerakan kegiatan usaha mikro dan kecil berkembang sebanyak 1.018.676 pelaku usaha, juga menyerap tenaga kerja sebanyak 1.856.164 orang,” jelas Braman.

Adapun pelaku UMK yang dilayani imbuh Braman bergerak di berbagai bidang usaha, yakni sektor perdagangan (28%), sektor jasa (17,1%), sektor bangunan (11,3%), sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (9,2%). “Sisanya yang mencapai 34,4% itu untuk usaha sektor industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air bersih, pengangkutan dan keuangan,” pungkas Braman. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.