Moh Sukri : Rekomendasi Kongres Koperasi ke-3 Sudah Ditindaklanjuti oleh Dekopin

Pipnews.co.id, Jakarta 18 Oktober 2018

Sejatinya Dekopin sesuai tugas dan wewenangnya sudah menindaklanjuti hasil Kongres Koperasi ke 3 di kota Makasar tahun 2017 yang lalu. Seperti diketahui bahwa Kongres Koperasi ke 3 tersebut telah menghasilkan 17 Rekomendasi yang kemudian disampaikan ke seluruh ‘stakeholder’ koperasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Dekopin Mohamad Sukri  mengatakan, mewujudkan tindak lanjut rekomendasi kongres hingga membuah hasil sesuai yang dikehendaki,  bukanlah perkara mudah seperti membalik tangan, diperlukan perjuangan bersama khususnya dengan pemerintah pusat dan daerah.  Prosesnya butuh waktu, dan tidak cukup misalnya dengan rentang waktu hanya satu tahun saja

Tanpa bermaksud membela diri, Moh Sukri membantah tudingan Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat Mustofa Djamaludin, yang mengatakan Dekopin belum menindaklajuti 17 butir Rekomendasi hasil Kongres Koperasi  ke-3 di Makasar tahun lalu.

“Bukan apa-apa, selain urusannya memang melibatkan semua unsur dan stakeholders perkoperasian,  di sana juga terkait  dengan kebijakan pemerintah, dalam hal  ini Kementerian Koperasi dan UKM,” tutur Sukri dalam percakapan dengan Pipnews.co  (16/10).

Bahkan lanjut dia, dari Matrilkulasi tindak lanjut pelaksanaan hasil kongres yang sudah disusun Dekopin bersama-sama Kementerian Koperasi dan UKM , justru sebagian besar penanggungjawab pelaksananya  berada ditangan Kementerian Koperasi dan UKM beserta jajarannya Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten dan Kota. Jadi, tanggungjawab itu tidak semata-mata di Dekopin.,

Sebagai gambaran dari 41 bagian kegiatan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, 24 diantaranya menjadi urusan Kementerian Koperasi dan UKM beserta jajaran dinas di bawahnya. Sedang Dekopin mendapat bagian 17 kegiatan, dan itupun sebagain diantaranya tetap melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Jadi dengan demikian sukses tidaknya implementasi dari rekomendasi hasil kongres koperasi ke-3, baik yang bersifat internal maupun eksternal, semuanya tak lepas dari kesungguhan pemerintah melaksanakan tindaklajutnya dilapangan, yang kemudian akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan koperasi,” ujar Sukri.

Dalam konteks ini lanjut Sukri, Dekopin hanya bertindak sebagai wadah pemersatu dalam memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi Indonesia. Sedang berhasil tidaknya perjuangan itu, kembali kepada pemerintah, apakah mau memperhatikan koperasi, atau justru  membelakangi koperasi.

Masih oleh Sukri dikatakan, salah satu contoh tindaklanjut dari rekomendasi kongres yang sudah dilaksanakan adalah soal status kepemilikan 7162 unit Gudang, Lantai Jemur dan Kantor (GLK) Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Bahkan Dekopin sudah mengirim surat tentang GLK tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Untuk menuntaskan persoalan ini Dekopin telah berulangkali mengadakan pertemuan dan rapat, dengan melibatkan para pejabat dan orang-orang yang dulu ikut terlibat saat GLK dibangun. Sebut saja misalnya Herman, pensiunan PNS Kementerian koperasi adalah satu dintaranya.  Lainnya, Badrudin (PNS Kemenkeu) dan Agus Suryadi (BRI).

Dari hasil pendekatan, pembahasan serta investigasi yang sudah dilakukan Dekopin, diharapkan GLK yang dibangun (1982-1889) akan benar-benar menjadi aset Koperasi/KUD. Bahkan khusus GLK di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo telah berjanji segera akan menyelesaikan persoalan kepemilikan GLK –KUD itu.

“Berikan datanya kepada saya, segera akan saya selesaikan”, ujar Ganjar, saat didaulat berbicara dihadapan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid  beserta peserta Rakernas Dekopin di Semarang (12-14 Oktober 2018).

Sukri juga menunjuk penurunan pajak UKM yang turun 0,5% dari ketetapan semula 1 persen, serta penurunan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen, itu juga ikut diperjuangkan Dekopin bersama-sama Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan termasuk penyusunan Undang-undang Koperasi yang saat ini dibahas di DPR RI, terus dikawal Dekopin.

Sukri, yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantrean (Inkopontren) mengaku, untuk mewujudkan hasil Rekomensi menjadi kenyataan, masih butuh waktu dan perjuangan panjang. “Masih banyak yang harus dikerjakan,” ujarnya. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.