Nelayan Boleh Pakai Cantrang Lagi Tetapi dengan Ketentuan

Pipnews.co.id_Jakarta, 18 Januari 2018

Menindaklanjuti unjuk aksi damai nelayan pada Rabu (17/1) yang para perwakilannya diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), masing-masing Ketua KUD Mina Santosa Tegal, Hadi Santosa, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Suyoto dan nahkoda kapal Rasmijan.

Dengan didampingi Bupati masing-masing daerah yang memiliki wilayah laut, antara lain Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Presiden memberi kesempatan pada nelayan beralih dari cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Tetapi keputusan itu lebih dimudahkan lagi yakni dibolehkan menggunakan cantrang lagi dengan syarat harus mematuhi beberapa ketentuan. Bila tidak tetap akan ada sanksi tegas bagi pelanggarnya termasuk ditenggelamkan.

Lebih detailnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjelaskan, selama masa pengalihan, (nelayan dengan kapal cantrang) bisa melaut tetapi dengan beberapa ketentuan. Dimana ketentuan yang dimaksud antara lain, nelayan cantrang hanya bisa melaut di kawasan perairan pantai utara (pantura) Laut Jawa. Tidak boleh ada penambahan kapal nelayan dengan alat tangkap cantrang.

Selanjutnya, nelayan juga diharapkan bisa benar-benar mengukur ulang kapalnya agar diketahui ukuran yang sebenarnya, dan semuanya harus terdaftar satu per satu. Selain itu nelayan cantrang yang boleh beroperasi juga hanya yang berasal dari Batang, Tegal, Rembang, Pati dan Juwana Provinsi Jawa Tengah dan nelayan di Lamongan (Jatim).

Susi Pudjiastuti juga menekankan agar berbagai pihak tidak ada lagi yang memprovokasi nelayan terkait permasalahan cantrang yang dinilai sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Termasuk media juga diminta ikut mengedukasi masyarakat dan berpihak pada yang benar. “Media harus edukatif dan harus berpihak kepada kebenaran, jika tidak maka negara ini tidak akan ke mana-mana,” katanya di Jakarta, Kamis (18/1).

Maksud Menteri Susi, bangsa ini tidak akan maju bila publik terus dihadapkan pada apatisme, skeptisisme, dan pesimisme. Itu sebabnya ia menginginkan berbagai kalangan, seperti pengusaha tidak boleh memprovokasi, juga para politisi jangan sampai main-main dengan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk masa depan bangsa.

Susi pun menginginkan tidak ada lagi yang mengadu domba antar menteri. Oknum-oknum dari perguruan tinggi, pejabat dan aparat juga tidak memprovokasi nelayan. Sebaliknya berbagai pihak hendaknya bersinergi dalam mengembangkan stabilitas nasional.

Kembali Susi menekankan kepada nelayan bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut, semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia sehingga diharapkan nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah. AWes.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.