OJK Akan Merilis Aturan Akses Permodalan Bagi UKM Melalui Penjualan Saham ke Publik

Pipnews.co.id, Bogor, 23 Oktober 2018

Kabar baik datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa tak lama lagi lembaga ini akan menerbitkan aturan main yang baru bagi kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengakses sumber permodalan melalui aturan equity crowd funding.

Jika dulu hanya perusahan besar yang boleh menambah modal dengan menjual saham di bursa efek, tak demikian lagi ke depan ini. Pelaku UKM boleh-boleh saja mengakses modal dari penjualan saham ke publik melalui penyelenggara (platform) digital bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Artinya akan ada pihak yang akan memasarkan saham perusahaan tersebut yang disebut sebagai penyelenggara.

Namun demikian, Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK Luthfy Zain Fuady menjelaskan, tidak semua pelaku UKM bisa mengakses permodalan dengan cara tersebut. Dalam aturan yang akan dirilis waktu dekat itu ada sejumlah kriteria perusahaan yang boleh mengakses modal lewat penerbitan saham.

Pertama, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Kedua, perusahaan ini bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh oleh suatu kelompok perusahaan atau konglomerasi. Ketiga, bukan anak perusahaan terbuka dan anak perusahaan terbuka. Keempat, kekayaan perusahaan tidak lebih dari Rp 10 miliar. Jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan.

“Ini didesain yang punya aset di bawah Rp 10 miliar yang kategori masih startup kecil. Nggak boleh bagian anggota konglomerasi,” katanya dalam acara Pelatihan dan Gathering Media di Bogor, Sabtu (21/10/2018).

Selain itu, perusahaan penyelenggara wajib mengajukan perizinan ke OJK dan memiliki permodalan di atas Rp 2,5 miliar. Selain itu, penyelenggara harus memiliki keahlian di bidang Informasi Teknologi (IT).

Fungsi Penyelenggara, tidak hanya memasarkan saham. Mereka juga wajib untuk meninjau terlebih dahulu kondisi penerbit, misalnya dari sisi laporan keuangannya. Dengan demikian, penyelenggara juga harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang ahli untuk melakukan peninjauan yang dimaksud.

Bagi perusahaan atau penerbit saham memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen kepada penyelenggara seperti akta pendirian, jumlah penawaran saham, tujuan penggunaan, rencana bisnis, dan kewajiban dividen.

Perusahaan juga menyampaikan laporan keuangan yang berdasarkan ETAP non audited (entitas tanpa akuntabilitas publik).

“Cukup PSAK ETAP entitas tanpa akuntabilitas publik. PSAK yang sederhana. Kualitas informasinya beda dengan full,” jelasnya.

Penerbit juga mesti menyampaikan laporan tahunan ke OJK dan menyampaikan ke masyarakat melalui platform. Namun, ada kelonggaran untuk kondisi tertentu.

Pada penerbitan saham ini, nilai penawaran saham dibatasi Rp 10 miliar. Penawaran tersebut bisa dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus.

“Nanti ada batasannya maksimum Rp 10 miliar dalam setahun. Melalui satu platform tak boleh lebih satu platform,” ujarnya. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.