OJK Diminta Bantu UMKM Masuk Bursa Efek Indonesia

Pipnews.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melantai atau masuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan hal itu untuk membuka akses pembiayaan sektor UMKM di bursa saham agar pembiayaan tidak bertumpu pada APBN yang jumlahnya terbatas. “Otoritas dan BEI tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan UMKM nya, sekaligus prospek bisnisnya,” kata Said dalam keterangan resminya di Jakarta (1/8).

Said menjelaskan, APBN ke depan akan menghadapi tantangan yang makin berat. Apalagi situasi ekonomi yang berkembang sangat dunamis dan penuh dengan ketidak pastian. Oleh karena itu dibutuhkan transformasim struktural yang berkelanjutan. Said mengatakan dalam situasi ini dibutuhkan kebijakan extraordinary yang berdampak pada postur APBN 2021 karena APBN 2021 ini akan jadi faktor kunci untuk pemulihan ekonomi nasional.

Said menyebut intervensi ke UMKM sangat penting, khususnya sektor primer dan ekspor karena UMKM menyumbang hampir 60% produk domestik bruto (PDB). “Evaluasi terhadap intervensi UMKM pada tahun ini adalah keterlambatan penyaluran likwiditas. Pembatasan sosial dimulai per Maret 2020, tapi penyaluran bantuan likwiditas untuk UMKM melalui penempatan dana penerintah di perbankan baru mulai Juli 2020,” kata Said.

Menurut dia keterlambatan dana yang disalurkan bisa menahan pemulihan ekonomi. Ia menyebut dalam survei Asian Development Bank (ADB) dari 60 juta UMKM sebanyak 48,6% diantaranya sudah menutup usaha.

Selain UMKM pemerintah juga diminta menekan kegagalan aksi korporasi BUMN disituasi sulit seperti ini. Lalu kebijakan fiskal ekspansi melalui penambahan utang pemerintah tahun depan harus mampu dikompensasi dengan peningkatan rasio penerimaan negara, baik pajak maupun non pajak.

Oleh karena itu berbagai kemudahan dan insentif perpajakan tahun depan harus mulai selektif. Hanya sektor-sektor strategis dan perlu recovery dari dampak Covid-19 yang mendapat fasilitas perpajakan. Target penambahan penerimaan tahun depan sebagai bukti belanja pemerintah harus punya dampak ekonomi. Salah satu ukuran punya dampak ekonomi adalah bertambahnya basis penerimaan negara. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.