Ombudsman Beri Anugerah Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik kepada Kemenkop dan UKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu dari lima kementerian yang mendapat Anugerah Kepatuhan 2018 dari Ombudsman RI. Predikat yang diberikan kepada lima kementerian tersebut adalah kepatuhan pelayanan publik tinggi atau masuk dalam daftar zona hijau.

Kementerian Koperasi dan UKM diterima langsung oleh Menkop dan UKM Puspayoga dari Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Pemberian Anugerah Kepatuhan 2018 itu berlangsung di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (10/12).

Puspayoga berharap penghargaan yang diterima akan menjadi pelecut semangat aparat birokratnya untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan publik. “Ini kerja bersama dengan teman-teman yang ada di kementerian dengan mengikuti aturan sesuai UU Nomor 25 itu (UU No 25/ 2009) Tentang Pelayanan Publik tinggal kita tingkatkan lagi, karena ini kan masuk nominasi,” ungkapnya usai acara penganugerahan.

Selain Kemenkop dan UKM, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perunahan Rakyat serta Kementerian Pertahanan.
Adapun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi satu-satunya lembaga yang mendapat Anugerah Kepatuhan 2018 dengan mendapat predikat tinggi.

Sedangkan yang mendapat predikat kepatuhan sedang atau masuk dalam daftar zona kuning, ada empat kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Agama.

Dasar pemberian penghargaan tersebut adalah dari hasil survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten. Hasil survei menyatakan tidak ada satupun kementerian yang masuk zona merah.


Menurut Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengungkapkan, tidak adanya kementerian yang masuk zona merah menjadi satu indikasi bahwa kualitas pelayanan publik di kementerian mengalami peningkatan. “Diharapkan tahun depan semua kementerian sudah bisa masuk ke zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi,” tandas Adrianus.

Indikator penilaian survei Ombudsman berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus di antaranya kaum disabilitas, ibu menyusui, dan manula. Survei ini menunjukkan sebesar 11,23 persen atau 63 produk layanan bagi pengguna kebutuhan khusus.

Sedangkan kategori lembaga, Ombudsman memasukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP) dalam daftar zona merah. Sedangkan Polri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masuk dalam daftar zona kuning.

Ada 10 provinsi yang masuk daftar zona hijau dari 16 yang disurvei, 4 masuk dalam daftar zona kuning dan dua provinsi mendapat predikat kepatuhan rendah atau masuk daftar zona merah.
Selanjutnya dari 199 pemerintah kabupaten, 48 di antaranya masuk dalam daftar zona merah, 88 kabupaten masuk dalam daftar zona kuning, dan 63 kabupaten masuk dalam daftar zona hijau.

Adapun kategori pemerintah kota, dari 49 yang disurvei, 9 pemkot di antaranya masuk zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 22 zona kuning, dan 18 masuk zona hijau atau mendapat predikat kepatuhan tinggi. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.