Pada 2021 Masyarakat Papua Inginkan Punya Koperasi Grosir

Pipnews.co,id, Jayapura – Pada 2021 mendatang, Gubernur Papua menginginkan terbentuknya koperasi yang bergerak di sektor grosir. Karena produk-produk yang dijual di koperasi terbilang murah, praktis dan mudah untuk dinikmati masyarakat. Terlebih kini persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi sudah dipermudah. Dari sebelumnya syarat mendirikan koperasi minimal harus 20 orang, sekarang cukup 9 orang saja.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerwa, pada acara Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, di Jayapura, belum lama ini.

Doren menambahkan, begitu juga dengan adanya bebas biaya bagi perizinan pelaku usaha mikro. Bahkan, dalam hal perpajakan, UMKM juga dipermudah, serta ada insentif pajak. Ada juga layanan pendampingan bagi UMKM. “Bahkan kegiatan usaha UMKM nantinya juga bisa dijadikan jaminan untuk permodalan olaeh perbankan,” ungkapnya.

Karenanyan Doren berharap Rakor ini dilakukan untuk pencapaian Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas. “Oleh karena itu, peran koperasi dan UMKM perlu lebih ditingkatkan pada sektor rill,” tandasnya lagi.

Dalam Rakor tersebut juga menjadi ajang sinkronisasi data antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Papua, dengan pihak perbankan. Manurutnya akan dilakukan pemutakhiran data antar bank dengan provinsi. Sebab imbuh dia, kalau data beda akan mempersulit akses pusat untuk memberikan bantuan ke daerah.

Doren juga meyakini pihaknya akan terus mendorong Orang Asli Papua untuk meningkatkan taraf ekonominya. Terutama, kaum ibu-ibu yang memiliki niat mengembangkan produk-produk seperti sagu dan lainnya. “Mindset kita harus diubah. Orang Papua harus bangkit, mandiri, dan bertanggung jawab,” tegasnya lagi.

Tidak ketinggalan dalam kesempatan itu, Doren juga memperkenalkan mie sagu dengan merek Sago Mee sebagai salah satu hasil komoditi dari tanah Papua. “Rasanya lebih nikmat dari pada mie pada umumnya. Selain itu juga ada mochi yang dibuat dari sagu. Mochi ini menjadi camilan yang sedang tren saat ini,” ujar Sekda Papua ini.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyambut baik terselenggaranya Rakor Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rakorbid KUMKM) di Papua ini. Terutama dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja dan khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. “Apalagi, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, fokus tidak lagi di bidang infrastruktur tetapi kepada pelaku koperasi UMKM,” ujar Prof Rully.

Untuk itu Prof Rully mengajak setiap daerah harus bersiap-siap menjalankan fungsi pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Khususnya di Papua yang memiliki komoditas tersendiri seperti sagu.

Beberapa Kendala

Adapun Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja (Perindagkop) Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Papua. Menurutnya data koperasi yang dipunyai masih dan efek penunjang lainnya. “Kita punya data koperasi berantakan, lemahnya pendampingan, rendahnya kapasitas produksi, hingga masalah kepastian pasar,” ungkap Omah.

Karena itu dia berharap Papua harus memiliki koperasi yang kuat dan besar agar produk UKM bisa bersaing di pasar. “Saya kampanyekan, rakyat produksi, pemerintah membeli. Kita harus kolaborasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Matahari terbit dari Timur, mari kita bekerja dengan keras untuk kita yang ada di Timur,” pungkasnya. (Esawe).

Pipnews.co,id, Jayapura – Pada 2021 mendatang, Gubernur Papua menginginkan terbentuknya koperasi yang bergerak di sektor grosir. Karena produk-produk yang dijual di koperasi terbilang murah, praktis dan mudah untuk dinikmati masyarakat. Terlebih kini persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi sudah dipermudah. Dari sebelumnya syarat mendirikan koperasi minimal harus 20 orang, sekarang cukup 9 orang saja.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerwa, pada acara Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, di Jayapura, belum lama ini.

Doren menambahkan, begitu juga dengan adanya bebas biaya bagi perizinan pelaku usaha mikro. Bahkan, dalam hal perpajakan, UMKM juga dipermudah, serta ada insentif pajak. Ada juga layanan pendampingan bagi UMKM. “Bahkan kegiatan usaha UMKM nantinya juga bisa dijadikan jaminan untuk permodalan olaeh perbankan,” ungkapnya.

Karenanyan Doren berharap Rakor ini dilakukan untuk pencapaian Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas. “Oleh karena itu, peran koperasi dan UMKM perlu lebih ditingkatkan pada sektor rill,” tandasnya lagi.

Dalam Rakor tersebut juga menjadi ajang sinkronisasi data antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Papua, dengan pihak perbankan. Manurutnya akan dilakukan pemutakhiran data antar bank dengan provinsi. Sebab imbuh dia, kalau data beda akan mempersulit akses pusat untuk memberikan bantuan ke daerah.

Doren juga meyakini pihaknya akan terus mendorong Orang Asli Papua untuk meningkatkan taraf ekonominya. Terutama, kaum ibu-ibu yang memiliki niat mengembangkan produk-produk seperti sagu dan lainnya. “Mindset kita harus diubah. Orang Papua harus bangkit, mandiri, dan bertanggung jawab,” tegasnya lagi.

Tidak ketinggalan dalam kesempatan itu, Doren juga memperkenalkan mie sagu dengan merek Sago Mee sebagai salah satu hasil komoditi dari tanah Papua. “Rasanya lebih nikmat dari pada mie pada umumnya. Selain itu juga ada mochi yang dibuat dari sagu. Mochi ini menjadi camilan yang sedang tren saat ini,” ujar Sekda Papua ini.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyambut baik terselenggaranya Rakor Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rakorbid KUMKM) di Papua ini. Terutama dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja dan khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. “Apalagi, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, fokus tidak lagi di bidang infrastruktur tetapi kepada pelaku koperasi UMKM,” ujar Prof Rully.

Untuk itu Prof Rully mengajak setiap daerah harus bersiap-siap menjalankan fungsi pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Khususnya di Papua yang memiliki komoditas tersendiri seperti sagu.

Beberapa Kendala

Adapun Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja (Perindagkop) Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Papua. Menurutnya data koperasi yang dipunyai masih dan efek penunjang lainnya. “Kita punya data koperasi berantakan, lemahnya pendampingan, rendahnya kapasitas produksi, hingga masalah kepastian pasar,” ungkap Omah.

Karena itu dia berharap Papua harus memiliki koperasi yang kuat dan besar agar produk UKM bisa bersaing di pasar. “Saya kampanyekan, rakyat produksi, pemerintah membeli. Kita harus kolaborasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Matahari terbit dari Timur, mari kita bekerja dengan keras untuk kita yang ada di Timur,” pungkasnya. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.