Pemberian Insentif Pajak bagi UMKM Terdampak Pandemi Berjalan Seret, Baru 200 Ribu dari 2,3 Juta UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, telah membuat pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak terpuruk, dan bahkan tak sedikit yang gulung tikar. Karena itu untuk mcdembantu meringankan beban mereka pemerintah telah membuat kebijakan yaitu memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.

Namun nyatanya, insentif pajak yang mekanismenya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dirasa berjalan kurang optimal.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, bahwa hingga saat ini hanya ada sekira 200 ribu UMKM yang mendaftarkan diri untuk memperoleh insentif pajak. Jumlah ini tentunya jauh dari total UMKM yang tahun lalu sudah tercatat sebagai wajib pajak.

“Dari statistik yang kami miliki sampai dengan hari ini (13/7) yang mendaftar untuk mendapatkan manfaat insentif pajak, atau tidak dipungut PPh UMKM ini baru sekitar 200 rabuan wajib pajak. Tahun kemaren yang membayar ada 2,3 juta lebih, ini kurang dari 10% dibanding tahun kemaren,” kata Suryo dalam konferensi virtual, Senen (13/7).

“Cara pendaftaran tidak susah, karena ada fasilitas online. Mungkin.sosialisasi kurang cukup, padahal kemaren ada 2 juta an e-mail kita kirimkan secara serentak. Tapi secara statistik angka 200 ribuan ini belum bergerak secara signifikan,” kata Surya.

Minimnya UMKM yang mendaftar untuk memperoleh insentif tersebut membuat Suryo bertanya apakah pendaftaran sulit, atau ada masalah yang lain yang dihadapi UMKM. Padahal dengan memanfaatkan.internet, seluruh pendaftaran insentif pajak bisa dilakukan UMKM, tentu cukup mudah tanpa perlu susah payah hadir ke kantor pajak.

“Pada kondisi pandemi kemaren, sebagian besar UMKM berdampak, jadi insentif yang kita gunakan kepada mereka yang 0,5% itu yang seharusnya dibayar, tidak perlu dibayar, tapi pemerintah yang menanggung,” jelas Dirjen Pajak itu.

Sebelum masa pandemi Covid-19, pemerintah menarik pajak penghasilan UMKM sebesar satu (1 ) persen dari omset. Selain tarifnya rendah, perhitungannya juga mudah. Nanun pada tahun 2018 pemerintah kembali menggelontorkan insentif ekstra untuk UNKM, yaitu tarif pajak penghasilan hanya dibebankan sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar pertahun.

Suryo menjelaskan, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 123 triliun dalam keselurugan pagu yang untuk menggerakkan UMKM dimana total insentif untuk PPh 0,5% adalah sebesar Rp 2,4 triliun. Nominal ini rencananya akan dibebaskan sampai September 2020 dan rencananya akan diperpanjang sampai Desember 2020. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.