Pemberlakuan PP 80/2019 Perlu Masa Transisi, agar Pelaku Usaha Miliki Waktu Urus Perizinan

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemberlakuan PP No 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dinilai Kementerakan Koperasi dan UKM menjadi salah satu kriteria UMKM naik kelas dalam formalisasi usaha. Sehingga mampu mendukung percepatan strategi UMKM naik kelas.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, salah satu isi dari PP tersebut, mewajibkan pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik memiliki izin usaha. “Formalisasi usaha bagus dalam strategi UMKM naik kelas supaya pelaku usaha lebih mudah mengakses pembiayaan melakukan kontrak bisnis dengan buyer,” katanya di Jakarta, Senin (9/12). 

Teten pun mengimbau dalam memberlakukan PP tersebut memiliki masa transisi yang cukup, hingga pelaku usaha mampu memenuhi seluruh persyaratan. Sebab kata dia, masa transisi sangat dibutuhkan, mengingat banyak pelaku usaha yang berbisnis secara online itu merupakan usaha perorangan atau individu. Jika tidak ada masa transisi akan mematikan usaha mereka. “Kalau diterapkan serta merta akan memukul ekonomi masyarakat karena banyak pelaku usaha itu perorangan. Perlu masa transisi pemberlakuan PP tersebut,” tegasnya lagi. 

Selain itu tegas Teten juga harus ada kemudahan bagi pelaku usaha mengurus perizinan. Ia meminta instansi yang terlibat dalam perizinan usaha, termasuk pemerintah daerah, dapat mempermudah segala persyaratan.

Hal itu lanjut Teten sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, yang menekankan perlu kemudahan usaha perizinan bagi UMKM. “Kementerian Koperasi dan UKM juga menjadikan kemudahan berusaha sebagai salah satu strategi pemberdayaan UMKM,” tandas Menkop. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.