Nasional

Pemerinrah Provinsi Bali Minta Pemerintah Pusat Memberi Kewenangan  Validasi Penerima Bantuan Usaha Mikro

Pipnews.co.id, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali memimtan.Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM ke depannya dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memvalidasi calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM).

“Hendaknya pusat bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memvalidasi calon penerima agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sassran,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan. di Denpasar Senin (15/12).

Menurut Mardiana dalam menyerap aspirasi masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali I Made Mangkupastika bertajuk “Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Era Pandemi Covid-19”, ia mengatakan BPUM memang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM di tengah.kondisi Covid-19.

Bantuan pemerintah untul Usaha Mikro merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasiobal (PEN) yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang masing masing mendapat Rp 2,4 juta. Diharapkan dengan bantuan tersebut, kalangan UMKM  mulai produktif dan menggulirkan lagi usaha mereka.

Mardiana mengemukakan, dari  305.702 dari pelaku UMKM diusulkan mendapat bantuan tersebut, ternyata bantuan yang terealisasi yang diterima hanya 216.956 pelaku UMKM dengan jumlah nominal mencapai Rp 520,69 miliar lebih.

“Dari jumlah tersebut paling banyak BPUM nya diterima pelaku usaha dari Kabupaten Buleleng ( Rp 90,3 miliar), di susul Kabupaten Kalungkung Rp 88,05 miliar)dan Kabupaten  Jembrana (Rp 75,64 miliar). Sisanya untuk enam kabupaten/kota lainnya yang ada di Bali,” kata Mardiana, seperti dilansir Antara (16/12).

Ia menambahkan, selama ini validasi dilakukan pemerintah pusat terhadap 12,5 juta pelaku UMKM di Tanah Air. Dengan banyaknya pelaku usaha, yang divalidasi, bisa saja terjadi penerima yang tidak tepat sasaran.

Dalam kesempatan .ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali ini.menyoroti tentang syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang aturannya jika pinjaman di bawah Rp 50 juta, maka tidak memerlukan agunan. “Tetapi realitany di.lapangan, debitur dengan KUR sebesar Rp 25 juta oleh perbankan dimintakan agunan. Oleh karena ini pihaknya beberapa kali harus berkoordinasi dengan perbankan penyalur KUR terkait hal ini. “Jangan sampai rakyat yang susah dibuat semakin susah,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Anggota DPD Made Mangku Pastika mengatakan, pemerintah selama ini sudah.l berusaha berbuat sangat banyak untuk menolong rakyat di kondisi Covid-19, di antaranya dengan bantuan permodalan bagi UMKM. “Apalagi itu merupakan salah satu program kebanggn Presiden Joko Widodo. Tetapi pelaksanaannya di.lapangan tidak sebagus yang direncanakan,” kata Made, yang mantan gubernur Bali dua periode itu.

Oleh karena itu lanjut Made, pihaknya dari jajaran Anggota DPD asal provinsi Bali juga akan mengundang pihak perbankan untuk dimintakan informasi terkait fasilitas penyaluran KUR.

Menurut Pastika terkait serapan KUR di yang masih rendah di Bali, itu mungkin masyarakat Bali takut berhutang. Dia pun menginginkan agar penyaluran KUR sesuai dengan aturan yang ada dan pelaku UMKM untuk “go digital” menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Di Bali jumlah debitur dari berbagai sektor yang sudah memanfaatkan KUR tercatat 36.644 debitur. Adapun tifa sektor usaha yang memanfaat KUR yakni sektor perdagangan besar dan eceran (10.720 debitur), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (10.450 debitur) dan sektor industri pengolahan (8.055 debitur). (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button