Pemerintah Belum Serius Kembangkan Koperasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal

 

Pipnews.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai pemerintah belum serius memajukan dan mengembangkan sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM yaitu sebesar Rp 961,432 Miliar.

Ia berpendapat dari alokasi anggaran sebesar itu, fokus dan komitmen pemerintahan dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat disektor koperasi dan UKM masih jauh dari janjinya untuk memajukan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Fokus pemerintah pada koperasi, saya lihat agak kurang. Peningkatan-peningkatan yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu menurut saya kurang efektif,” ujar Hekal usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kemenkop UKM di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta, Senin (22/10/2018).

Hekal meyakini dengan anggaran sebesar itu sulit bisa maksimal dalam membina dan menumbuhkembangkan koperasi dan UKM, sebab masyarakat tak diberikan fasilitas kemudahan fasilitas permodalan yang cukup. Saat ini  dari 200 ribu lebih koperasi berbadan hukum, 80 ribu koperasi dianggap sehat dan sisanya masih ada yang butuh pembinaan atau sudah tidak berjalan sama sekali.

“Dengan anggaran 961 miliar. Itu memang sangat sedikit sekali, kami prihatin. Konsen pemerintah kurang serius terhadap perbaikan dan pengembangan koperasi ke depan,” imbuhnya.

Padahal, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, koperasi dan UKM merupakan ujung tombak untuk menggairahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi bisa memberikan wadah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

“Anggaran Rp 961 miliar ini memang sangat sedikit sekali untuk memberikan akses modal supaya bisa menggerakkan ekonomi tingkat bawah. Kami prihatin konsen pemerintah ini kurang serius dalam perbaikan serta pengembangan koperasi kedepan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Diketahui, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebanyak Rp 961,432 miliar untuk ditetapkan di Badan Anggaran. Di dalamnya termasuk anggaran DEKOPIN sebesar Rp 14,500 miliar yang dialokasikan dalam 5 program.

Lima program itu yakni Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp 210,654 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 87,765 miliar, Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Rp 550,547 miliar, Program Penguatan Kelembagaan Koperasi sebesar Rp 26,425 miliar dan Program peningkatan penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro sebesar Rp 86,039 miliar. (Sumber : Komisi VI DPR RI/mas)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.