Nasional

Pemerintah Harus Dorong Driver Transportasi Online Punya Koperasi

Pipnews.co.id , Jakarta 2 Mei 2018 – Selain landasan hukum transportasi online yang belum selesai, pajak yang diterima negara dari perusahaan penyedia aplikasi itu masih sangat minim yakni 1 persen.
Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia Lukman Hakim mengatakan penyedia aplikasi transportasi online dan turunannya harus mentaati aturan main di Indonesia khususnya soal pajak dan kesejahteraan driver.

“Penyedia aplikasi transportasi online harus tunduk dan wajib mentaati aturan main di Indonesia, dan harus bersikap kooperatif dalam mencari solusi saling menguntungkan,” kata Lukman saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/4). Hadir bersama Lukman, Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW) Andy William Sinaga.

Di sisi lain, kesejahteraan driver online harus dijamin pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai pelaku UKM dengan kenderaanya kemudian mendorong dan membantu mereka membuat wadah usaha bersama berlandaskan kegotong royongan yaitu koperasi.

Sembari melarang koperasi yang sudah ada yang notabene bukan koperasi oleh dan untuk driver, menjadi wadah driver, karena sudah menyalahi prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Sehingga hubungan dengan penyedia aplikasi sebagai mitra bisnis yang berhak mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.

“Dari koperasi pemerintah juga dapat kontribusi pajak,” terang Lukman.

Menurutnya, pemerintah harusnya lebih mendorong driver membuat koperasi sebagai penyelenggara transportasi seperti Kopami, Kowanbisata dan Kpaja, tapi berbasis IT.

“Hubungan bisnis selalu akan lebih menguntungkan daripada hubungan kerja atau mitra kerja,” demikian Lukman.

Sementara itu, Andy William Sinaga menambahkan, Gojek dan Grab harus merupakan bentuk usaha tetap (BUT) yang menjadi subjek pajak karena telah meraup keuntungan bisni dari rakyat dan negara Indonesia.

Untuk itu, harus ada UU khusus yang mengatur transportasi online atau paling tidak UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus direvisi. Tidak cukup dengan peraturan menteri.
Sumber Berita : rus – RMOL

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button