Pemerintah Kembangkan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemerintah mengembangkan9 Pondok Pesantren (Ponpes) untuk mereplikasi implementasi ekosistem pengembangan ekonomi syariah. Kebijakan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif termasuk inklusi keuangan syariah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, implemebtasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah  berbasiskan pondok pesantren ini sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi Covid-19.

“Untuk tahap awal kegiatan itu dilakukan di pondok pondok pesantren mitra Bank BNI Syariah dan Barisan Ulama Muda Indobesia (BUMI). Bentuk replikasi dimaksud antara lain seperti QRIS dan kartu santri digital,” kata Iskandar dalam siaran pers di Jakarta Jumat (7/8).

Ke depan lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan uji coba transaksi keuangan santri/santriwati pondok pesantren secara biometric dengan menggandeng layanan syariah  LinkAja melalui plstform ipesantren.id.

“Indonesia sangat berpotensi dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Program ini diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada 2024,” ujar Iskandar.

Hasil survei Otoritas Jasa Kuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan Indeks Keuangan Inklusif sebesar 76,19 % sehingga target 2019 sejumlah 75 % sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai. Namun indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 % pada tahun 2016 menjadi 9,1 % pada 2019.

Populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 % dari total penduduk sejumlah 255 juta.jiwa menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pondok pesantren yang berjumlah 28.194 di seluruh Indonesia, disertai besarnya jumlah penduduk muslim merupakan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui implementasi ekosistem.

“Implementasi ekosistem.yang dimaksud, yaitu melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah untuk UMK sekitar pondok pesantren dan UMK binaan pondok pesantren, pembukaan tekening syariah, progrm tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren terintefrasi keuangan syariah mendukung halal value chain,” kata Iskandar.

Terdapat ekosistem pendukung pada implementasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren. Hal ini meliputi terbentuknya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) dilingkungan pondok pesantren yang terdiri dari agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan halal centre pondok pesantren.

Selain itu, terciptanya sistem terintegrasi syariah pada pondok pesantren. Mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru, pengurus pondok pesantren, elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar pondok pesantren.

“Seperti penerapan kartu santri digital dan metode pembayaran nebggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren. Ini juga dalam rangka mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital,” pungkas Iskandar. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.