Pemerintah Siapkan Modal Rp28,8 Triliun untuk 12 Juta Usaha Mikro dan Ultra Mikro

Pipnews.co.id,Yogyakarta – Pemerintah segera merilis program Bansos Produktif bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable). Atas upaya tersebut pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.

Alokasi tersebut untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta. Adapun penyalurannya diharapkan dapat. Untuk itu, Kemenkop dan UKM berharap dapat bekerjasama dengan seluruh Pemda. Terutama dalam hal pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran.

Demikian diantaranya yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, hari ini Kamis (6/8).

Menkop dan UKM menambahkan, untuk pendataan para pelaku usaha ultra mikro, yakni seperti pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait. “Setelah itu, mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan, ujar Teten.

Selain itu pemerintah kata Teten, akan terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program-program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM. “Karena, untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99% itu harus cepat dan segera diselamatkan,” tandasnya lagi.

Namun khusus koperasi kata Teten, koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Oleh karena itu lanjut dia, pembiayaan untuk UMKM sebaiknya dikanalisasi melalui koperasi. “Bila pembiayaan melalui koperasi maka sudah termasuk pendampingan usaha dan pembinaan bagi UMKM,” tegas Menkop dan UKM.

Selanjutnya Teten pun berharap koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Dimana nantinya, koperasi yang langsung berhubungan dengan pasar. “Maka dari itu, kita butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan. Kita akan terus memperkuat LPDB KUMKM sebagai menopang permodalan koperasi tersebut,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut akan terus mendorong koperasi dan UMKM melakukan trasformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis adalah yang sudah terhubung dengan marketplace. Sehingga dengan digitalisasi kata Teten, mereka bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah.

Langkah Strategis

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan, bahwa jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.

Regulasi itu diantaranya tentang pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital.

Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan Protokol Kesehatan. “Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, dengan melibatkan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak lintas sektoral dan wilayah,” ujar Sri Sultan.

Namun Sri Sultan menekankan, hanya koperasi dan UMKM yang tangguh berinovasi dari bisnis konvensional ke digital yang mampu eksis di tengah pandemi Covid. “Kita sudah ada Market Hub Si Bakul Jogja. Para pelaku koperasi dan UMKM harus segera memahami literasi bisnis secara digital,” imbuhnya.

Sri Sultan pun mengakui, para pelaku koperasi dan UMKM telah merasakan krisis seperti ini, saat tertimpa bencana gempa pada 2006 silam. “Mereka bisa bangkit. Dan untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” pungkas Sultan. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.