Pemerintah Tawarkan Modal Kerja KUR Kepada Pelaku Usaha Perikanan Sampai Rp 50 Juta

Pipnews.co.id, Jakarta – Kabar baik bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk dapat memanfaatkan modal kerja berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang suku bunganya relatif murah. Soalnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang giat giatnya mendorong menggunakan sumber pendanaan khusus KUR perikanan ini.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto mengatakan, untuk membantu para pelaku usaha perikanan bangkit kembali akibat terdampak Covid-19. maka pihaknya menawarkan l KUR perikanan sebagai modal kerja. “Apalagi maksikum plafon KUR perikanan juga sudah ditingkatkan dari sebelumnya sebesar Rp 25 juta menjadi Rp  50 juta,” kata Nilanto dalam keterangan resmi di Jakarta (1/8).

Kata dia, hingga semester pertama 2020, realusasi dana KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 debitur di seluruh Indonesia. Bidang usaha yang palin banyak menggunakan dana ini adalah usaha budidaya sebesar Rp 867,4 miliar untuk 19.012 debitur.

Realisasi bidang lain adaalah penangkapan ikan sebesar Rp 483,7 miliar untuk 15.913 debitur, perdagangan hasil perikanan Rp 447,4 miliar untuk 14.647 debitur, jasa perikanan sebesar Rp 137,9 miliar untuk 4.832 debitur dan penggaraman sebesar Rp 6,2 miliar untuk 156 debitur. “Sedang untuk pengolahan ada 2.271 debitur dengan total kredit sejitar Rp 82 miliar,” ujarnya.

“Ketebtuan ini mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan Desember 2020,” kata Catur Sarwanto Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP menambah penjelasan Nilanto.

Sebelumnya lanjut Nilanto, pemerintah telah menerbitkan   Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nonor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19. Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pemvayaran angsuran bunga/margin KUR dan/atau pemberian penundadaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sesuai penilaian penyalur KUR.

Masih Sarwanto, selain itulo terdapat relaksasi ketentuan pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan waktu, penambahan linit plafon dan/atau penundaaan pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses restrukturisasi sampai dengan  berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberikan bentuk perlakuan khusus kepada pelaku usaha terdampak Civid-19, diantaranya relaksasi pemenuhan persyaratan dalam proses pengajuan KUR. Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mukro yang diterbitkan pejabat yang berwenang dan/atau surat kwterangan yang dipersamakan lainnya. NPWP, dokemen agunan tambahan dan/atau dokumen adminisi lainnya.

Melalui kelonggaran tersebut Catur berharap para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana KUR. Untuk memudahkan pelaku usaha mengakses KUR, KKP memfasilitasi pendaftaran calon debitur secara daring dengan mengakses laman https:/bit.ly/aksesmodal.KKP. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.