Pemerintah Upayakan Kemudahan Pendirian Koperasi Melalui Pembaruan Anggaran Dasar

Pipnews.co.id | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menekankan lahirnya UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 tentang, kemudahan, perlindungan dan penberdayaan koperasi dan UKM, harus betul betul memberikan kemudahan dari yang semula 20 orang menjadi 9 orang.
“Kita ingin sebuah koperasi hadir dengan sebuah kemodernan dan itu direfleksikan pintu masuknya dari anggaran dasar atau akte pendirian. Anggaran Dasar hanya dianggap sebagai “Kitab Suci” bagi koperasi, jarang dibuka dan hanya dibuka saat RAT (rapat anggota tahunan),” kata Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam siaran pers di Jakart (18/7/2021).

Penyederhanaan akte pendirian koperasi tidak hanya sekadar tampil beda dari sebelemnya dengan pertimbangan efisiensi, namun juga selayaknya isi dan subtansi dapat mudah dibaca dan dipahami sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Terlebih lagi dalam menghadapi perkembangan koperasi yang dinamis ada spin off, split off, amalgamasi dan holding company maka perlu diakomodir apabila terjadi perubahan anggaran dasar koperasi, sehingga koperasi terlihat adaptif, tidak terkesan jadul dan lebih modern.
“Perubahan pertama harus terlihat dari anggaran dasar yang menunjukkan adanya kesan koperasi dinamis, adaptif, hal ini berguna untuk kalangan milenial agar tidak lagi merasa malu untuk bergabung atau mengembangkan usahanya melalui koperasi,” tandas Zabadi.

Sementara itu, Asisten Deputi SDM Kemenkop dan UKMZ Mengatakan, Deputi Bidang Perkoperssian telah melakukan terobosan dengan melakukan penyederhanaan anggaran dasar bersama-sama Ikatan Notaris Indonesia yang semula beredar di Notaris/Masyarakat, template anggaean dasar yang semula lebih kurang 50 halaman setelah dilakukan penyederhanaan menjadi kurang dari 17 halaman, tanpa meninggalkan subtansi yang tertuang dalam Undang Undang (UU) No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Perlu digaris bawahi bahwa template anggaran dasar tersebut hanya sebagai panduan dan contoh standar dan bukan pedoman untuk dijadikan refrensi par pelaku terkait pembuatan akta anggaran dasar koperasi,” tegas Nasrun, Asdep SDM Deputi Bidang Perkoperasian.

Sedang Direktur Perdata Santun M Siregar menjelaskan, bahwa sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018 tentang pengesahan koperasi yang tadinya berada di Kemenkop dan UKM beralih ke Ditjen Administrasi Hukum dan HAM Kemenkum HAM. Pihaknya melakukan migrasi dan integrasi data perkoperasian tidak hanya dari kemenkop dan UKM tapi juga dari Dinas di daerah, dan ini tidak serta merta selesai, membutuhkan proses berkelanjutan.

“Walaupun pengesahan koperasi ada di Kemenkum dan HAM tapi pembinaan secara tehnis masih harus tetap berada di Kemenkop dan UKM, itu sangat penting. Jangan sampai pengesahaannya di Kemenkum dan HAM pembinaannya menjadi tanggungjawab Kemenkum dan HAM,” ujar Santun Siregar.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Organisasi Pengurus PP ini Taufik menambahkan, pihaknya diajak terlibat dalam pendirian koperasi berdasarkan Kepmenkop dan UKM 98 Tahun 2004. Selain itu pihaknya juga terlibat dalam template abggaran dasar, tentu dengan tetap mengakomodir amanat UU No 25 Tahun 1992 yang mengatur minimal anggaran dasar.

“Penyederhanaan ini akan lebih mudah bagi Notaris untuk.menjelaskan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi,” kata Taufik.

Taufik menyerukan agar notaris tidak hanya mengesahkan akta tapi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi sesuai kewenangannya memberikan penyuluhan hukum. Notaris harus ikut terlibat sejak rapat pembentukan koperasi sesuai Permenkop dan UKM Nomor 9 tahun 2018.

“Kenapa notaris harus hadir? Karena rapat pembentukan menyiapkan anggaran dasar, bukan serta merta datang ke notaris, copy paste kemudian tandatangan, anggaran dasar bukan notaris yang rancang sendiri, namun disiapkan oleh para pendiri dan notaris dapat terlibat sejak awal,” tegas Taufik. (Yannes)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.