Pendataan Koperasi itu Penting, Kemenkop dan UKM pun Beri Penghargaan Kepada Tiga Provinsi Terbaik

Pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan penghargaan kepada tiga provinsi dengan progres pendataan koperasi terbaik per 31 Agustus 2018. Sebagai terbaik I diberikan kepada provinsi Kalimantan Selatan, Terbaik II Kalimantan Barat, dan Terbaik III Jawa Timur.

Pendataan koperasi merupakan bagian penting dalam program Reformasi Total Koperasi di Indonesia, yaitu rehabilitasi koperasi. Karenanya kedepan diharapkan hal tersebut bisa diikuti provinsi-provinsi lain agar mempercepat pendataan koperasi dapat terealisasikan dengan baik.

Adapun data koperasi yang diolah melalui online data system (ODS) 2017 berjumlah 152.714 unit koperasi. Rinciannya, sebanyak 1.481 unit merupakan binaan pusat, 4.481 unit binaan provinsi, dan 146.751 unit binaan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu tergambar bahwa pemerintah daerah memiliki peran amat penting dan strategis dalam hal pendataan dan pembinaan koperasi. Dengan database koperasi yang akurat, valid, dan up to date, maka kebijakan dan program akan lebih tepat sasaran. Demikian dipaparkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring. pada acara Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi Angkatan III, di Jakarta, Kamis (13/9).

Dalam acara yang diikuti seluruh Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Meliadi menambahkan, pihak Pemda dapat memberdayakan keberadaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang ada di daerahnya masing-masing.

“Namun, PPKL harus dipastikan benar-benar turun secara teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi dan pendataan terhadap koperasi”, tandasnya seraya menyebutkan, pada 2019 mendatang, pihaknya harus memastikan seluruh kabupaten/kota mendapatkan alokasi PPKL.

Masih jelas Meliadi jumlah PPKL direncanakan akan bertambah menjadi 1.235 orang. Dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 514 orang, setidaknya setiap kabupaten/kota mendapatkan dua orang anggota PPKL. Dengan demikian pemetaan dan sebaran PPKL seluruh Indonesia dapat terdistribusi secara merata dan proporsional.

Analisis data melalui pengembangan berbasis teknologi merupakan kebutuhan. Sehingga kata Meliadi, pengembangan aplikasi ODS menjadi suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan zaman, dalam rangka pendataan koperasi yang dikembangkan Kemenkop dan UKM, terutama untuk menghimpun laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

“Perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal satu tahun sekali harus dilaksanakan dan sekaligus wajib dilaporkan gerakan koperasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi/D.I dan Kemenkop dan UKM sebagai bukti indikator mengukur kinerja organisasi dan usaha. Tujuannya agar perkembangan koperasi setiap tahun dapat terpantau,” tegasnya lagi.

Untuk itu hingga akhir 2019 Meliadi menekan, seluruh koperasi aktif harus sudah melaksanakan RAT. Kemudian koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT, dapat diusulkan untuk memperoleh Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Mengingat dengan kepemilikan NIK imbuh Meliadi, koperasi tersebut akan mendapat prioritas terkait kebijakan dan program pemberdayaan koperasi, baik yang dilakukan Kemenkop UKM maupun kementerian lain hingga kalangan lembaga pembiayaan seperti perbankan.

Bahkan, NIK merupakan persyaratan mengakses program dana bergulir bagi koperasi. Beberapa lembaga keuangan bank dan non bank juga telah mensyaratkan NIK dalam mengakses pembiayaannya, seperti Bank Daerah (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah), Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, maupun perbankan pemerintah dan swasta juga telah mensyaratkan koperasi mempunyai NIK dan bersertifikat NIK.

Untuk mengatasi hal tersebut agar tak terkendala buat koperasi, mengingat masih ditemui koperasi-koperasi yang kehilangan dokumen Akta Pendirian, dan hanya memiliki dokumen Perubahan Anggaran Dasar. Meliadi memohon kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I dan Kabupaten/Kota agar dapat menerbitkan Salinan Akta Pendirian bagi koperasi, sesuai wilayah binaan masing-masing dengan melampirkan salinan dokumen akta Perubahan Anggaran Dasar. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.