Nasional

Peneliti Indef Bima Yudhistira Adhinegara: Koperasi Menjadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pipnews.co.id, Jakarta – Koperasi sangat penting untuk menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau UMKM yang kini berkisar sekitar 64 juta pelaku UMKM. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, harusnya koperasi menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional, lewat UMKM.

Mengingat saat ini, koperasi memiliki database terkait dengan pelaku langsung UMKM. Terutama,dalam menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka. Demikian ungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira Adhinegara, saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/10 ).

Masih menurut Bima, pihak perbankan saja biasanya ambil data dari koperasi. Sehingga tepat jika saat ini pemerintah harus mengembalikan peran koperasi, agar ekonomi kerakyatan kembali bergairah. Apalagi sektor perbankan saat ini, tegas dia, sangat minim dalam menyalurkan bantuan kredit. Terutama untuk pelaku UMKM karena resiko yang sangat tinggi, dengan adanya kekhawatiran kredit macet.

Selain itu tandas Bima, pelaku UMKM sangat sulit untuk bisa mendapatkan permodalan dari perbankan, karena ada keharusan jaminan jika lewat perbankan. “Sementara untuk kredit pelaku mikro, biasanya mereka tidak punya jaminan. Makanya, mereka sulit dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan,” ulasnya lagi.

Jadi masih kata Bima, berbeda dengan koperasi, yang notabene tidak ada jaminan. Selama dia aktif menjadi anggota koperasi, penyaluran pinjaman atau kredit lebih dimudahkan. “Sehingga, usaha mikro dan kecil bisa terus jalan. Itulah kelebihan dari koperasi,” tandas Bima.

Apalagi di era digital seperti sekarang, lanjut Bima, peran koperasi tetap dibutuhkan. Pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, boleh saja memanfaatkan teknologi guna pemasaran dan edukasi. “Tapi, kalau bicara permodalan, koperasi bisa lebih efektif, karena minimnya persyaratan dan koperasi bisa menjangkau dan mengetahui persis seluk beluk usaha dari seluruh anggotanya,“ jelasnya.

Bima menegaskan, di era digital seperti saat ini, koperasi tetap harus ada, karena belum semua pelaku usaha UMKM bisa menjangkau semua lewat platform digital. Terutama, untuk permodalan usahanya.

Oleh karena itu, Bima berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus memperbesar peran koperasi agar koperasi bisa menjadi pilihan utama dan andalan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. “Guna memulihkan ekonomi, terutama ekonomi kerakyataan, pemerintah harus memberi peranan lebih terhadap koperasi,” tukas Bima.

Sementara itu menurut Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini yang dibuhungi secara terpisah, mengatakan, dengan berkoperasi ada keuntungan lebih yang bisa didapat. Yaitu, bunga lebih rendah dan tidak diperlukan adanya jaminan, sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha dalam mendapatkan pinjaman usaha, terutama untuk para pelaku usaha mikro.

Mengingat usaha skala mikro sangat sedikit sekali yang punya jaminan, dan juga kepastian penghasilan. Jika dibebani bunga yang besar mereka akan mengalami kesulitan. “Tapi dengan koperasi bunga bisa jauh lebih rendah, berkisar 0,5 persen dari omset, sehingga tidak membebani para pelaku usaha dalam mengembalikan pinjamannya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hermawati, kelebihan dari koperasi adalah ditanganinya secara langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. “Tidak ada campur tangan dari yang lain. Dan itu akan memudahkan pemantauan dari pusat. Koperasi kan langsung dari kementerian, jadi monitoringnya lebih terkontrol,” ujarnya lagi.

Terlebih menurut Hermawati, selama pandemi ini, UMKM sedang jadi ‘anak emas’, baik Kementerian, BUMN, maupun swasta, banyak yang menggulirkan program bantuan. Hanya saja jika program itu tidak ditangani secara benar, bisa salah sasaran. “Jika peranan koperasi kembali digaungkan, bisa saja penyaluran dana atau program dari pemerintah bisa lebih cepat tersalurkan,” tandasnyai.

Bagi Hermawati, masih adanya keengganan masyarakat untuk membuat atau bergabung dalam koperasi, karena ketidaktahuan mereka. Mulai dari pembuatan akta, urusan keanggotaanya, belum lagi masalah birokrasi yang berbelit-belit, yang menjadikan orang tidak lagi berminat untuk bergabung atau mendirikan koperasi.

Jadi, kalau pemerintah ingin kembali memberikanan peranan lebih dari koperasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan koperasi, sebaiknya lebih digencarkan lagi. “Dengan demikian masyarakat bisa lebih tertarik untuk kembali berkoperasi,” pungkasnya. (Esawe)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button