Nasional

PP Muhammadiyah: Minta DPR RI Segera Sahkan RUU Perkoperasian

Pipnews.co.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sudah final dalam berbagai tahapan diminta Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, A. Muhajir segera disahkan menjadi UU oleh DPR RI.

A. Muhajir.

Sebab menurut Muhajir, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat perkoperasian dipaksa kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. “Sementara kita ketahui bersama UU Nomor 25, tak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Khususnya dalam kaitan pemberantasan jaringan rentenir yang berkedok koperasi yang dirasakan semakin membelit masyarakat lapisan bawah,” tuturnya pada Media di Jakarta, Jum’at, 23 Agustus 2019.

Masih jelas dia, pemerintah sejak 2016 telah menjanjikan UU Perkoperasian yang baru segera terbit. Tetapi kenyataannya hingga kini belum terealisasi. Padahal pemerintah bersama DPR telah membentuk tim teknis guna mewujudkan adanya UU Perkoperasian yang baru. Akhirnya Muhajir mendesak agar pimpinan DPR, khususnya Panitia Kerja Perkoperasian dan Komisi VI segera mengetuk palu untuk mengesahkan UU Perkoperasian baru yang telah disuarakan berbagai pihak.

“Kita duga ada kekuatan besar yang menghambat terbitnya UU Perkoperasian yang baru. Mereka dipastikan pihak yang berdiri di belakang operasi jaringan rentenir. Operasi mereka masif dan terorganisir sangat baik, termasuk melalui permainan opini melalu berbagai media massa,” kata penulis buku “Mengeroyok UMKM: Terobosan 1 Miliar 1 Desa Wirausaha” ini yang diterbitkan Yayasan SUN (Solusi Untuk Negeri), beberapa bulan lalu.

Seolah nenjawab isi RUU Perkoperasian yang ditentang mafia rentenir ini, Muhajir menyitir ada beberapa pasal yang telak bakal menghambat gerakan bisnis yang semakin memiskinkan masyarakat lapisan bawah ini. Antara lain, Pasal 1 Ayat 21 (Bab II) yang mengatur usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berkaitan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah. Sementara penghimpunan dana koperasi rentenir dari beberapa orang pemilik sana, dan penyalurannya kepada masyarakat umum. Kemudian pada Pasal 6 Ayat 3 (Bab II) menyebutkan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi: 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka; 2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis; 3) Partisipasi anggota; 4) Otonomi dan kemandirian; 5) Pendidikan, pelatihan, dan informasi; 6) Kerja sama antarkoperasi; 7) Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Mana ada rentenir yang menerapkan prinsip koperasi sebagaimana tertuang dalam RUU. Prinsip tersebut bertolak belakang dengan kegiatan mereka sehari-hari. Ini yang ditakutkan,” tegas Anggota DPR RI periode lalu ini.

Masih ungkap Muhajir, di Pasal 55 ayat 7 yang mengatur usaha simpan pinjam, secara tegas tidak membuka ruang pelayanan kepada nonanggota. Kegiatan dan jasa usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam hanya dari dan untuk anggota saja.

Demikian Pasal 65 Ayar 3 lanjut Muhajir, juga menegaskan adanya pengawasan eksternal terhadap koperasi. Pemeriksaan dilakukan dalam hal dugaan, meliputi: 1) Membatasi keanggotaan atau menolak permohonan menjadi anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar; 2) Tidak melaksanakan rapat anggota dalam dua tahun berturut-turut. 3) Tidak memiliki izin usaha atau operasional; 4) Menerbitkan produk yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar; 5) Tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.

“RUU bukan cuma sekumpulan aturan operasional, tetapi juga menyiapkan sanksi pidana kepada para pelaku koperasi rentenir dan orang atau kelompok di belakangnya,” tuturnya.

Muhajir mengatakan ketika UU Perkoperasian yang baru disahkan, masyarakat dapat melaporkan kelompok usaha rentenir yang menyimpang dari cita-cita koperasi. UU Perkoperasian yang telah dinanti bertahun-tahun ini diharap menjadi koridor bagi menguatnya posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. “Saya akan segera komunikasi dengan sahabat-sahabat dari bidang ekonomi PB NU, PERSIS dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, Inshaa Allah mereka setuju RUU Perkoperasian segera disahkan jadi Undang Undang, karena yang di”Perangi” adalah para RENTENIR dan yang dibela ada RAKYAT” pungkas Muhajir. (Slamet AW).

admin

Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button