Produk UKM yang Standarisasi dan Bersertifikasi MudahMasuk E-Commerce

pipnews.co.id, Banjarmasin – Setiap produk koperasi dan UMKM penting untuk mendapat sertifikasi dan standarisasi produk, misal merk, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan halal. Dengan adanya standarisasi dan sertifikat tersebut diyakini akan memudahkan bagi pembeli online, untuk memilih produk.

Terlebih sekarang yang telah memasuki era revolusi industri 4.0, UMKM akan makin mudah memasarkan produknya secara online (e-commerce). Namun, agar produk mereka diminati oleh konsumen, maka perlu melakukan sertifikasi dan standarisasi produk.

Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto dalam acara seminar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam rangka APINDO UMKM SUMMIT 2019 sekaligus pemberian awards kepada UMKM oleh APINDO Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu, (10/3).

Luhur menambahkan, dalam era revolusi industri 4.0 ini ada 3 hal pokok yang perlu dipahami, yaitu teknologi,  otomatisasi dan disrupsi (disruption). Meski demikian ia meminta supaya koperasi dan UMKM tidak perlu khawatir untuk menghadapi tantangan tersebut. Bahkan kata dia dengan adanya tantangan itu, justru akan mendatangkan peluang.   

“Sebagai wirausahawan pelaku UMKM memang harus terus untuk mengantisipasi tantangan. Dengan melakukan inovasi dan berkreasi maka produk yang dihasilkan masih diminati dan laku. Kemudian jangan kuatir untuk menghadapi tantangan karena adanya tantangan tersebut justru peluang akan datang,” jelasnya.

Lebih lanjut Luhur menegaskan pelaku KUMKM sangat perlu membangun dan memperkuat jaringan usaha, dengan adanya jaringan tersebut akan memperkuat usahanya dan saling mendukung. Misalnya kata dia, apabila pelaku usaha mikro atau kecil mendapatkan borongan atau pesanan dengan jumlah besar tetapi kekurangan produksi, maka untuk dapat memenuhi pesanan itu bisa bekerjasama dengan anggota jaringan lainnya. “Tentu saja standar produk dan spesifikasinya yang sama,” tandasnya.

Luhur menambahkan, untuk meningkatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM itu ada 5 unsur yang saling terkait. Pertama, akademisi yang akan melakukan penelitian, pengakajian dan mensosialisasikan serta mengedukasi UMKM. Kedua, businessman (pelaku usaha), mereka untuk bisa saling berinteraksi sesuai dengan norma bisnis yang digeluti tanpa harus mematikan yang kecil.  Ketiga, komunitas dimana para UMKM dengan komunitasnya harus saling tukar informasi dan memperkuat jaringan serta saling menghidupi.

Keempat, pemerintah, baik pusat maupun daerah memgeluarkan kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tujuannya untuk memberikan kemudahan misalnya dalam hal perijinan, menyediakan tempat yang layak dan aman baik bagi produsen maupun konsumen. Kelima adalah media. Peran media sangat penting untuk mempublikasikan produk-produk koperasi dan UMKM termasuk hasil penelitian maupun kebijakan dan aturan. “Apabila kelimanya disinergikan, kemungkinan besar dapat meningkatkan koperasi dan UMKM sehingga naik kelas,” pungkas Luhur.

Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengakui bahwa 20% PAD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sumbangan dari batubara yang mulai dikhawatirkan akan habis dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, menurut gubernur, agar PAD tetap terjaga, pemanfaatan sumberdaya alam lainnya harus dapat dimaksimalkan.

“Koperasi dan UMKM merupakan pelaku usaha yang perlu terus dikembangkan untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan sumberdaya alam di Kalimantan Selatan. Kain sasirangan yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan akan terus dikembangkan,” ujar Sahbirin.

Dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM, ia meminta Dinas koperasi dan UMKM untuk melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Paman Sabhirin demikian gubernur sering disapa menegaskan, APINDO DPP Kalsel agar selalu berkoordinasi secara intens dengan Dinas Koperasi untuk memajukan dan menaikan kelas UMKM yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

Adapun Lisa Hayati salah satu satu pengrajin Haikal Sasirangan di tempat terpisah, mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan pemerintah untuk pengembangan wirausaha pemula.

Pelatihan yang diikutinya melalui sinergi dengan Dekranas pada pertengahan 2018 itu telah membuahkan hasil karena mendapatkan juga bantun pemerintah berupa modal untuk pengembangan wirausaha pemula. Dana sebesar Rp13 juta yang diperoleh dipergunakan untuk mengembangkan usaha kain sasirangan yang telah dirintis sejak 2 tahun lalu.

Lisa juga mengaku dengan tambahan modal tersebut, mampu untuk meningkatkan produksi. Jenis yang diproduksi selain dalam bentuk kain juga berupa baju, kaos dan jilbab. Tidak hanya itu, sudah lebih i 50 motif yang diproduksi. Ia juga sering menerima pesanan dari Jawa Timur dan Jawa Barat maupun kota-kota lainnya.

“Untuk memenuhi pesanan dalam jumlah banyak saya bekerjasama dengan pengrajin kain sasirangan yang juga menerima bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta melibatkan penjahit yang ada di sekitarnya,” ungkapnya.

Untuk menularkan ilmunya kata Lisa, ia juga menerima para remaja dari daerah lain yang mau belajar membuat kerajinan kain sasirangan tanpa dipungut biaya. Lisa menamahkan untuk pemasara selain secara konvensional juga menggunakan internet dan media sosial. “Kalau masyarakat ingin membeli produk kami bisa melalui instagram “avankreasi”, ujarnya berpromosi. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.