PT Pupuk Indinesia Siap Kembangkan UMKM Melalui Platform PaDI UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) dukung penuh program pengembangan platform Pasar Digital (PaDi), yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Guna mengoptimalkan besaran belanja BUMN di sektor UMKM dan memperkuat perekonomian, dengan memanfaatkan layanan Information and Communication Technology (ICT).

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asyikin Adat mengatakan, selama ini pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Tercatat transaksi Pupuk Indonesia Group yang melibatkan 11.725 Pelaku UMKM mencapai Rp 2,35 triliun. Hal itu meliputi bidang jasa ekspedisi, pengepakan, pengadaan peralatan mesin, sewa peralatan mesin dan jasa periklanan.

“Kami pun siap untuk lebih mengoptimalkan hubungan antara BUMN dan BUMN, sebagaimana arahan Menteri BUMN,” Aas Asyikin Adat usai kick off dan penandatanganan nota kesepahanan (MoU) Program PaDi UMKM secara digital beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ia melanjutkan, MoU ini ditandatangani para direktur utama dari 9 BUMN yang terlibat dalam ekosistem PaDi UMKM. Di antaranya PT Telkom yang berperan sebagai Data Centralized Agregator, bersama 7 BUMN yaitu PT Pupuk Indonesia, Pertamina, Waskira, Wika dan PT PP yang akan bertindak sebagai top pilot, pada delapan kelompok kegiatan UMKM. Termasuk Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Community Development Center (CDC) di masing masing BUMN. Selain itu, ada tiga BUMN keuangan yang bertindak sebagai lembaga pembiayaan, yakni PT Bank BRI, PT PNM dan Perum Pegadaian.

Aas menamahkan, melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan dan meningkatkan efisiensi. Masuknya UMKM dalam ekosistem PaDi UMKM, tentu dapat memperluas jaringan secara online, meningkatnya penjualan atas peningkatan transaksi, serta menjadi suatu experience dalam memasuki dunia transaksi digital.

“Kecuali itu, UMKM akan memudahkan UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari BUMN, yang artinya juga membawa dampak pada peningkatan penyaluran kredit bagi BUMN penyalur pembiayaan,” tutur Aas.

Di bagian lain lanjut Aas, apabila misalnya ada proyek pembelian atau pengadaan barang dan jasa bagi kebutuhan BUMN di bawah Rp 14 miliar, maka transaksinya akan semakin transparan. Itu maunya Menteri BUMN Erick Tohir, imbuh Aas lagi. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.