Rancangan Perpres TPI oleh Koperasi Perikanan Sudah di Meja Presiden

Pipnews.co.id, Semarang – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemberdayaan Koperasi sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), diharapkan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo, sehingga bisa dijadikan payung hukum bagi Pemda untuk mempercayakan koperasi mengelola TPI.

“Rancangan Perpres itu sudah di meja Presiden diserahkan langsung atasan kami, Pak Pramono Anung (Menseskab) dan terus kami monitor, mudah-mudahan segera bisa ditandatangani,“ tutur Asisten Deputi (Asdep) Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Roby Arya Brata dalam acara Sosialisasi Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan di Semarang, Senin (8/8).

Acara sosialisasi yang dihadiri pengurus koperasi perikanan dari Provinsi Jabar, Jatim, Jateng, DKI Jakarta dan Kalsel ini juga menampilkan pembicara, Kadinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati, Direktorat Pelabuhan Perikanan Ditjen Tangkap Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) Bambang Sugianto, dan Santoso dari Kadinas Kelautan dan Perikanan Jateng.

Roby menambahkan, Seskab menilai kebijakan pengalihan pengelolaan TPI ke Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) tidak mampu mencapai tujuan, sehingga harus diperbaiki. “Tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan nelayan tidak terwujud, berbeda ketika TPI dikelola Koperasi Mina. Selain itu UPTD menjadi lamban karena terbelenggu birokrasi,” jelasnya.

Berkaca padal hal tersebut, pemerintah mempunyai solusi dengan adanya Perpres nantinya pengelolaan TPI kembali diserahkan kepada koperasi perikanan. Hanya saja kata Roby tidak semua koperasi perikanan (Mina) dapat mengelola TPI, kecuali yang sehat dan memenuhi perysaratan saja yang akan dipercaya mengelola.

Karenaya imbuh Roby, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat Hari Peringatan Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 71 di Makassar, Presiden menyatakan koperasi harus dibangkitkan. “Pengelolaan TPI ke koperasi ini merupakan salah satu jalan keluarnya, sesuai dengan rekomendasi Dekopin,” ujarnya lagi.

Masih dituturkan Roby sebelum rancangan Perpres diusulkan, sudah ada permohonan izin prakarsa. Namun permohonan izin tersebut sempat lama berproses di Setkab, mengingat Setkab (selaku pintu terakhir Presiden) harus memastikan dengan benar dan teliti, bahwa kebijakan tersebut tepat dan aman.

Kronologinya kata dia, permohonan izin prakarsa ini telah diajukan oleh Deputi Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet pada 9 Mei 2018, kemudian dari Sekretaris Kabinet telah diajukan kepada Presiden pada 11 Mei 2018. Tetapi kata Roby hingga saat ini belum ada petunjuk dari Presiden, namun Seskab telah menyiapkan surat penyampaian kepada Menteri Koperasi dan UKM.

“Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet telah dibuat, namun Seskab tetap akan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pembahasan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah guna memperkuat substansi dari Perpres dimaksud,” ujar Roby.

Devi Rimayati Asdep Perikanan dan Peternakan Kemenkop dan UKM, menjelaskan perihal keberadaan koperasi mina. Menurutnya cikal bakal KUD Mina awalnya sekitar 1922, dimana saat itu merupakan sekumpulan nelayan yang dibentuk untuk menfasilitasi jual beli ikan di pelabuhan. Selanjutnya terus tumbuh hingga pelabuhan ikan berkembang mencapai 5 pelabuhan besar, 13 pelabuhan nusantara, 46 pelabuhan pantai dan 51 pangkalan pendaratan ikan.

Koperasi Perikanan atau KUD Mina ini sempat membuat nelayan menikmati kejayaan dimulai pada 1997 pasca ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendagri, Menkop dan Mentan yang pada pasal 4 menunjuk KUD sebagai penyelenggara TPI.

Saat itu imbuh Devi, jumlah Koperasi Perikanan di seluruh Indonesia mencapai 144 KUD Mina. Kesejahteraan nelayan begtiu diperhatikan oleh pengurus KUD, mulai dari asuransi hingga santunan. Makanya pada saat itu ada moto dari masyarakat perikanan yaitu “nelayan sejahtera bila koperasi maju”.

Namun setelah 2010 ketika TPI mulai dikelola UPTD terkait aturan retribusi daerah, satu demi satu KUD Mina pun layu, hidup segan mati tak mau karena kehilangan bisnis utamanya. Kini dari 144 KUD yang ada hanya menyisakan 48 KUD Mina yang masih tetap mengelola TPI, dari jumlah tersebut sebagian besar (75%) berada di Jawa Barat.

Terkait adanya inisiatif rancangan Prespres Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan ini dimulai pada 2015 yang merupakan usulan Kemenkop-UKM, kemudian dibahas dengan sembilan instansi terkait. Diantaranya KKP, Kemendagri, Kementrian Hukum dan HAM, dan praktisi KUD Mina. Diharapkan pada 2018 ini, Perpres bisa ditandatangani Presiden dan selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan di bawahnya.

Adapun Bambang Sugianto dari KKP mengatakan, pihaknya tidak bisa menyerahkan begitu saja pengelolaan TPI yang dikelolanya melalui dinas Pemda kepada koperasi perikanan. ”Selama ini sudah diatur dalam UU otonomi, pengelolaan TPI bisa dilakukan oleh Pemda melalaui UPTD setempat,” katanya.

Apalagi kata dia, KKP sudah memiliki standar yang harus higienis, bersih dan sehat. Area-area dalam TPI juga sudah harus dipisah. Misalnya area bongkar, area pembersihan dan pelelangan. “Koperasi bisa masuk misalnya sebagai pemasok es dalam TPI,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Santoso mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah TPI mau dikelola Kopersi Perikanan atau UPTD, sepanjang pengelolaannya bisa memberikan manfaat pada semuanya, baik itu nelayan aupun Pemda.

“Memang yang terasa kurang sekarang adalah, para bakul tidak semua memiliki uang tunai, tidak seperti dulu dikelola koperasi, dalam hal ini masuklah perbankan untuk mendanani para bakul. Nah kelebihan dan kekurangan itu yang bisa kita bahas bersama-sama,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Emma Rachmawati mengatakan, kalaupun Koperasi Perikanan nantinya dipercaya mengelola TPI, ada PR besar yang harus dikerjakan yaitu pembenahan internal koperasi atau revitalisasi koperasi perikanan. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.