Rapim Dekopin – Fokus Pada Program Kerja dan Peran Dekopin

Pipnews.co.id, Jakarta – Dekopin menggelar Rapat Pimpinan Paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua umumnya Dr. Sri Untari pada hari senin 13 Januari 2020 di Jakarta. Rapim itu selain mengumumkan kepengurusan lengkap Dekopin periode 2019 – 2024 juga membahas progam kerja dan peran Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi Indonesia. Rapim di awal tahun ini juga memastikan Dekopin memasuki era baru, yaitu mengutamakan kepemimpinan kolektif kolegial dan melibatkan millenial sebagai ujung tombak program aksi.

“Peran Dekopin harus dapat dirasakan tidak hanya oleh anggotanya tapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan gerakan koperasi di Indonesia,
Selain melengkapi kepengurusan, Kami juga membahas program kerja dan renstra Dekopin tentang pengembangan Koperasi yang sudah disinkronkan dengan program pemerintah” ujar Sri Untari.

Rapim Dekopin juga dihadiri oleh Ono Surono, Ketua Umum IKPI (Induk Koperasi Perikanan) sekaligus anggota DPR RI ini sangat mendukung Era baru Dekopin ini. “Kita memastikan bahwa Gerakan Koperasi Indonesia melalui Dekopin harus digerakkan oleh generasi muda dan berbasis teknologi, ini suatu keniscayaan” ujar Ono.

“Saya menjadi anggota koperasi sejak saya memiliki KTP , karena saya berasal dari keluarga koperasi . Di koperasi itu diutamakan azas gotong royong, kejujuran, keadilan dan ketaatan pada aturan dan itu semua merupakan prinsip dan jatidiri koperasi ” ujarnya pada sambutan pembukaan Rapat Pimpinan Paripurna Dekopin sebagai Penasehat Dekopin.

Ono yang juga Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara menambahkan, hendaknya koperasi di Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pelayanan anggota dan skala usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, sehingga dapat bersaing secara global dan dapat meningkatkan kontribusi untuk PDB nasional.

Terkait dengan kepemimpinan Dekopin, Ono meyakini bahwa pemerintah akan konsisten untuk menegakkan aturan yang berlaku di organisasi Dekopin sesuai Keputusan Presiden no 6 tahun 2011 yang tertuang dalam Anggaran Dasar Dekopin.

“Saya yakin Dekopin dengan ketua umumnya ibu Sri Untari telah konsisten menjaga marwah organisasi sesuai UU no 25/92 dan Keppres no 6/2011. Selamat bekerja ibu Un dan pengurus Dekopin” tambah Ono sekaligus mengakhiri sambutannya.

Tentang Dekopin, Sri Untari juga mengatakan, “Kita jalan terus dan abaikan jika ada yang mengaku-ngaku Dekopin. Kita adalah Dekopin yang sah, karena dasar kita adalah Anggaran Dasar yang disahkan oleh pemerintah melalui Keppres. Kita fokus ke program aksi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang telah dicanangkan pemerintah “.

Ini bertentangan dengan usaha Nurdin Halid mempertahankan kekuasaan setelah dua periode memimpin Dekopin. Nurdin Halid pada Munas di makasar 11-14 november 2019 telah merubah Anggaran Dasar Dekopin khususnya menghilangkan pasal tentang periodesasi ketua umum, artinya bahwa mereka telah keluar dan tidak mengakui lagi Anggaran Dasar Dekopin sesuai Keppres n0 6/2011, sehingga boleh dikatakan Nurdin Halid bukan lagi Ketua Umum Dekopin.

“Upayanya merubah AD Dekopin yang disahkan Keppres No.6/2011 tidak serta merta dapat diberlakukan sebelum perubahan itu disahkan oleh pemerintah. Artinya, Nurdin Halid yg terpilih di Makassar dalam Munas Dekopin 11 s.d 14 November 2019, berdasarkan AD baru yg belum disahkan pemerintah akan bermasalah”, ujar Sri Untari, Ketua Umum Dekopin yang melaksanakan pemilihan berdasarkan AD yang sah.

Hal itu dibenarkan oleh Dr. Herman Suryokumoro SH, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yg juga pegiat Koperasi di Jatim ini menyayangkan pemilihan ketua Umum sebelum AD disahkan pemerintah. Karena Pasal 59 UU No.25/1992 menyebut bahwa organisasi Dekopin harus disahkan oleh pemerintah. Praktek pengesahan Dekopin selama ini dilakukan melalui pengesahan Anggaran Dasar Dekopin melalui Keppres.

“Nurdin Halid tidak punya legitimasi lagi mengajukan pengesahan AD mengatasnamakan Dekopin. Karena dia terpilih tidak berdasarkan AD yang disahkan pemerintah berdasarkan UU Perkoperasian”, Ujar Herman.

Herman juga mengatakan bahwa sebagai organisasi biasa Nurdin bisa saja dan berhak terpilih sebagaimana perkumpulan dan organisasi lainnya. Namun, sebagai organisasi Dekopin sebagaimana dimaksud UU No.25/1992 pasal 57, 58 dan 59 sudah tidak berhak lagi untuk mengatasnamakan Dekopin.

Upaya Nurdin utk membujuk sejumlah pihak agar bergabung dengan organisasi mereka tidak akan memperbaiki kesalahan organisasi yg mereka lakukan. Mengesampingkan AD yg disahkan pemerintah adalah kesalahan beramai-ramai yg tdk boleh dilakukan dalam penegakkan hukum. Tidak boleh ada kesepakatan bersama utk melanggar hukum. Kalau melanggar, ya melanggar walaupun dilakukan oleh banyak orang. Itu prinsip hukumnya. (Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.