BI akan Lakukan Redenominasi, Rp 1.000 Jadi Satu Rupiah

Pipnews.co.id, Jakarta – Pemerintah siap melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sedikit dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

RUU yang terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan untuk program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 ada 19 (sembilan belas).

Berikut rinciannya:
1. RUU tentang Bea Meterai;
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (UU Omnibus);
3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD);
4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Hukum Omnibus);
5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (Hukum Omnibus);
6. RUU tentang Pelaporan Keuangan;
7. RUU tentang Pasar Modal;
8. RUU tentang Penjaminan Polis;
9. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI);
10. RUU tentang Perbankan;
11. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP);
12. RUU tentang Dana Pensiun;
13. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh);
14. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa;
15. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (RUU PBB);
16. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI);
17. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi);
18. RUU tentang Kepabeanan; dan
19. RUU tentang Cukai

Salah satu RUU yang menarik adalah penyederhanaan rupiah atau RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Urgensi pembentukan: Menimbulkan efisiensi sebagai percepatan waktu transaksi, mengurangi risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang / jasa karena sederhananya dalam jumlah digit Rupiah,” tulis Kemenkeu dalam PMK-nya, Senin ( 6/7/2020).

Kemudian urgensi kedua adalah menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak jumlah digit Rupiah.
Uang SpecimenFoto: Uang Specimen
Uang Specimen


Perubahan harga rupiah ini pernah diulas lengkap Bank Indonesia (BI). Redenominasi ditambahkan sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sementara memotong uang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, sedangkan pemotongan hanya nilai uangnya.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan mendapatkan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan menggunakan alat pembayaran (uang).

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan.

Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dinilai yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil dilakukan.

Redenominasi tersebut biasanya dilakukan pada saat ekspektasi berada pada kisaran rendah dan pergerakannya stabil, keamanan finansial dan ada pertanggungan terhadap keamanan harga dan juga kebutuhan kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

“Pelaksanaan dari Redenominasi Rupiah, saat ini masih dalam kajian beberapa lembaga terkait, untuk proses selanjutnya menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah lebih lanjut,” tulis penjelasan BI.

Bank Indonesia belum akan meminta redenominasi dalam waktu dekat ini karena Bank Indonesia membutuhkan redenominasi memerlukan komitmen nasional dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dalam tahap penelitian mengenai redenominasi ini, Bank Indonesia akan aktif melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari masukan. Hasil kajian yang dilakukan BI akan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa menjadi komitmen nasional. (esawe).

Sumber : CNBC Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.