Refleksi Harkopnas ke-73, Menkop dan UKM Susun Konsep Arsitektur Pengembangan Koperasi Indonesia

 

Pipnews.co.id, Jakarta – Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa, dengan tujuan sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Namun nyatanya, hingga saat ini kondisi koperasi belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Walaupun Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi pertama di Indonesia yang dibentuk para pendiri bangsa, dengan tujuan sebagai sokoguru ekonomi Indonesia.

Namun cita-cita koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia belum tercapai, karena  ada dua aspek. Yakni, masih rendahnya partisipasi penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi, dan
rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat menjadi keynote speech dalam webinar nasional dengan tema “Tantangan Peluang dan Posisi Koperasi dalam Perekonomian Nasional” dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas ke-73) di Jakarta, Senin (13/7).

Teten menambahkan, menurut catatan PBB mencatat bahwa rata-rata 16,31% penduduk dunia menjadi anggota koperasi. “Namun sayangnya di Indonesia sendiri angka partisipasi tersebut masih lebih rendah yaitu di kisaran 8,41%,” tandasnya.

Lanjut Menkop dan UKM, kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia pada 2019 baru sebesar 0,97%. Katanya angka tersebut, masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi koperasi terhadap ekonomi dunia, yaitu sebesar 4,30%. “Kondisi ini disebabkan oleh kendala terkait regulasi, manajemen dan SDM, akses pembiayaan dan pengawasan,” ujarnya lagi.

Masih diuraikan Teten, bahwa koperasi secara umum telah memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Dimana dari 123.048 unit koperasi itu mampu mendorong pembentukan 5,54% rasio PDB Koperasi secara nasional serta menyerap 0,45% dari total angkatan kerja di Indonesia.

Tetapi, dari total jumlah koperasi tersebut, kata Menkop saat ini, masih didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan Pinjam (KSP/USP yang mencapai 59,9%, serta terkonsentrasi di Pulau jawa mencapai 46,5%. “Di sisi produktif, khususnya sektor pangan, itu pun baru 13.821 unit yang bergerak di sektor pangan, atau setara 11,23% dari total koperasi, dengan kontribusi omset sebesar 7,27% terhadap total omset koperasi di Indonesia,” jelas Teten.

Guna mendukung pengembangan koperasi yang lebih fokus dan terarah tersebut. Pihak Menkop dan UKM tengah menyusun konsep Arsitektur Pengembangan Koperasi Indonesia ke depan. Bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, modern. Berdayardaya saing, dan mendukung UMKM melalui 4 pilar kebijakan yang berfokus pada infrastruktur, profesionalisme tata kelola koperasi, pembiayaan dan kapasitas usaha, serta pengawasan dalam konteks pembinaan terhadap Koperasi.

“Dalam arsitektur tersebut, pengembangan koperasi, kami arahkan agar sejalan dan mendukung pengembangan UMKM, sehingga akses UMKM terhadap permodalan, pasar, dan teknologi menjadi lebih luas. Serta dampak ekonomi yang diberikan Koperasi dan UMKM dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar, baik terhadap anggota maupun ekonomi Indonesia,” ujar Teten.

Menurutnya, setiap pilar kebijakan tersebut akan didukung oleh pencapaian 24 rencana aksi strategis (strategic actions), terdiri dari 4 aksi strategis pada pilar infrastruktur, 6 pada pilar profesionalisme tata kelola koperasi, 7 pada pilar pembiayaan dan kapasitas usaha, serta 7 pada pilar pengawasan. “Dua puluh empat (24) aksi strategis secara bertahap diformulasikan untuk dicapai dalam rentang waktu sampai dengan tahun 2024,” tambahnya.

Teten menjelaskan, hal-hal yang bersifat fundamental, seperti penguatan regulasi, publikasi data, literasi, penyusunan model bisnis usaha koperasi, penguatan permodalan, akses pasar, serta penilaian kesehatan dan kepatuhan dalam konteks pembinaan koperasi, ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020.

“Secara paralel, prasyarat untuk pencapaian aksi strategis pada tahun 2021 sampai dengan 2024 akan mulai disusun dan dalam pelaksanaannya, akan senantiasa dikoordinasikan dengan LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM (SMESCO),” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.