Nasional

Restrukturisasi Kredit Perbankan Capai Rp 971,1 Triliun dan Rp 387 Triliun Diantaranya Diserap UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai restrukturisasi kredit perbankan hingga 4 Januari 2021 sudah mencapai Rp 971,1 triliun dan itu disalurkan 101 bank nasional dan bank daerah  kepada para debitur terdampak pendemi Covid-19.

Penyaluran ini perlu menjadi perhatian karena memang sudah cukup besar. Ini restrukturisasi paling besar sepanjang saya jadi pengawas perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana dalam webinar Sharia Economic Outlook di Jakarta Selasa (19/1).

Heru menjelaskan, total nilai restrukturisasi itu diajukan oleh 7,57 juta debitur dengan mayoritas debitur yang mengajukan keringanan kredit  itu adalah debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 5,81 juta senilai Rp 387 triliun.

“Tapi meskipun jumlah debitur UMKM terbilang mendominasi mengajukan restrukturisasi kredit, namun secara nominal baki debet terbesar yakni Rp 584 triliun diajukan oleh 1,76 juta debitur nonUMKM,” kata Heru. Seraya menambahkan, bahwa OJK sudah memperpanjang aturan restrukturisasi kredit dari Maret 2021 menjadi Maret 2022, sesuai Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020.

“Jadi sebelum melakukan tindakan, aksi korporasi, tolong lakukan stress testing untuk melihat kecukupan CKPN untuk menfantisipasi dampak restrukturisasi itu,” imbuh Heru Kristiana.

Dalam POJK 48, OJK meminta perbankan untuk berjaga jaga jika restrukturisasi tidak berhasil seluruhnya. Caranya lanjut dia, dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) termasuk meminta bankir untuk mempertimbangkan kembali bagi bagi dividen atau aksi aksi korporasi.

Ia mengakui kondisi saat ini, menimbulkan dilemma bagi perbankan karena di satu sisi harus mengantisipasi kemampuan bank dalam menelyerap risiko CKPN, kekuatan likwiditas dan modal bank dalam menyangga penurunan kinerja debitur.

Di sisi lainnya lanjut dia, restrukturisasi harus dilakukan dengan baik, sehingga risiko bisa diatasi dengan kehati hatian oleh perbankan.

“Tapi saya ingatkan, bagaimanapun restrukturisasi harus diantisipasi dengan prudent sehingga POJK 48 yang kita buat supaya bankir bisa mengantisipasi dampak restrukturisasi,” pungkas Heru Kristiana. (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button