Rohkmin Dahuri : Ini Lima Syarat Harus Dipenuhi Koperasi Perikanan untuk Garap TPI

Pipnews.co.id, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mendukung koperasi perikanan untuk mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Lantaran potensi laut Indonesia dengan 11 sektor pembangunan ekonomi bernilai US$ 1,35 triliun per tahun. Pontensi ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 45 juta orang.

“Meski begitu, koperasi perikanan harus memenuhi persyaratan untuk mengelola tempat pelelangan ikan tersebut,” ujar Rohkmin dalam diskusi bertema “Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta (21/2/2018).

Menurut Rokhmin, ada lima syarat yang harus dipenuhi koperasi perikanan untuk mengelola TPI. Pertama, mampu meningkatkan sarana dan prasarana, kondisi sanitasi, higienis, dan berstandar nasional dan internasional.

Kedua, koperasi mampu menyediakan sarana produksi perikanan tangkap dan perbekalan untuk melaut, dengan kualitas unggul dan harga relatif murah.

Ketiga, koperasi harus mampu menjamin pemasaran ikan hasil tangkap para nelayan dengan harga sesuai nilai keekonomian.”Menguntungkan nelayan, tapi juga tidak memberatkan konsumen nasional. Intinya, koperasi sebagai buffer stockdan price”, imbuh Rokhmin.

Keempat, koperasi harus mampu menyediakan sumber kredit (modal) dengan suku bunga yang rendah. Dan yang Kelima, koperasi mampu meningkatkan kapasitas dan etos kerja nelayan.

“Dengan teknologi penangkapan ikan yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Termasuk mampu mengelola manajemen keuangan keluarga nelayan, hingga best handling practices”, papar Rokhmin.

Rokhmin bilang meski telah disusun sejak tiga tahun lalu, hingga kini rancangan Peraturan Pemerintah (Perpres) mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terkatung-katung.

Rokhmin mengungkapkan, sejatinya draf calon beleid itu sudah lengkap. “Ini hanya masalah komunikasi politik antara Menkop UKM, Mendagri, dan Menseskab. Mereka tinggal menghadap Presiden Jokowi membahas Perpres itu. Nelayan butuh payung hukum dalam pengelolaan TPI”, kata Rokhmin.

Sekadar diketahui, pasca penerbitan Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah tahun 2014, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat dari 144 koperasi perikanan yang mengelola tempat pelelangan ikan (TPI), saat ini tinggal 48 koperasi saja. Sisanya diambil alih oleh pemerintah daerah melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD) guna tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*