Ruang Konsolidasi Data Tunggal KUMKM di Indonesia telah Dibuka oleh UU Cipta Kerja

Pipnews.co.id, Jakarta – Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan DPR membuka ruang bagi pemerintah, untuk melakukan konsolidasi data tunggal mengenai koperasi dan UMKM. Selama ini pemerintah kesulitan memiliki data tunggal tersebut karena antara Kementerian/Lembaga tidak saling sinkron.

Maka dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi mudah dalam mengkonsolidasikan. Demikian ditegaskan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Webinar dengan Tema “Omnibus Law Beban/Berkah Bagi Rakyat”.

Selain itu kata Teten, UU Cipta Kerja dibuat dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah utama yang dihadapi UMKM dan koperasi yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Dilihat dari 15 tahun terakhir, justru struktur ekonomi nasional mengalami stagnasi. “Kalau kita lihat katakanlah dalam 15 tahun terakhir struktur UMKM, usaha mikro mencapai 98%, sementara usaha kecil dan menengah tidak tumbuh atau mengalami stagnasi,” ungkap Teten.

Teten juga menyebut, saat ini struktur ekonomi di Indonesia itu 99% lebih berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dan share terhadap produk domestik bruto (PDB) 60%. “Jadi sebenarnya dari sisi kepentingan UMKM dan koperasi maka penerima manfaat dari Undang-Undang ini yang paling besar adalah usaha kecil, menengah dan koperasi,” ujarnya lagi.

Adapun UU Cipta Kerja diakui Teten memudahkan pemerintah menyiapkan program strategi nasional (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM. Di mana ada sekitar 18 kementerian dan 43 lembaga, termasuk pemerintah daerah akan diupayakan untuk dikonsolidasikan sehingga diharapkan masalah perencanaan, pengembangan dan evaluasi KUMKM akan lebih terarah.

“Jadi ruwet. Tidak ada strategi nasional yang bisa menjadi guide bagi seluruh kementerian itu dengan mudah karena ketika kami membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk membantu UMKM menghadapi masalah keuangan, masalah penyerapan produk, kami sulit sekali mencari data,” jelasnya.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang jumlahnya signifikan sekitar 6,9 juta orang. Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang ikut menyumbang 3 juta angka pengangguran baru. “Sementara angkatan kerja baru mencapai 3 juta per tahun, sehingga kita punya total sekitar 13 juta kebutuhan penciptaan lapangan kerja,” papar Teten.

Masalah pengangguran ini akan bisa mempengaruhi capaian target pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen, sementara negara-negara yang lain masih di bawah Indonesia, kecuali satu dua negara di ASEAN yang lebih banyak mengandalkan kekuatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

Menurut Teten, dalam lima tahun terakhir investasi tidak terlalu signifikan, sehingga Indonesia dihadapkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja. “Kalau ini dikaitkan dengan upaya melakukan deregulasi, debirokrasi sebenarnya tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana ada pemangkasan regulasi yang lebih sederhana,” jeasnya lagi..

Terkait apakah deregulasi dan debirokrasi hanya untuk usaha besar, ataupun investor asing, kata Teten, tinggal dilihat saja bagaimana undang undang ini memberikan perlindungan termasuk juga proteksi terhadap UMKM. (Esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.