Nasional

Meski RUU Perkoperasian akan Memuat tentang Sanksi, tapi Dinilai Masih Kurang Banyak Akomodir Kepentingan Koperasi

Pipnews,co.id, Jakarta – Memasuki tahun ke empat pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian, ternyata masih disinyalir belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan koperasi. Bayang-banyang judicial review pun bergelayut jika hasilnya sama atau bahkan makin timpang dari UU sebelumnya.  

Menggagalkan berlakunya Undang Undang (UU) oleh pihak berwenang (Mahkaman Konstitusi/MK) tentu tak selama dalam pembuatannya. UU Perkoperasian No 17/2012 misalnya dari waktu bertahun-tahun dalam penggodokannya, setelah jadi dan diundangkan harus distop permberlakuannya karena ada permohonan judicial review dari para pelaku dan gerakan koperasi yang mengangap UU tersebut kurang berpihak terhadap koperasi itu sendiri.

Kondisi ini memaksa UU Perkoperasian No 25/1992 berlaku kembali. Padahal dibuatnya UU baru karena yang UU lama dianggap tak lagi mampu mengakomodir kepentingan perkoperasian sesuai tuntutan zaman. Pemerintah pun menggunakan hak inisiatifnya mengajukan kembali Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian sebagai pengganti UU yang kena “jegal” MK tersebut.      

Mencermati hal tersebut, demi lebih mengakomodir kepentingan perkoperasian yang  selaras, sehingga RUU Perkoperasian yang baru begitu alot untuk disahkan menjadi UU. Entahlah, faktanya dalam memasuki tahun ke empat ini, sejak 19 Oktober 2016 diserahkan ke DPR untuk pembahasan. Isi kandungan RUU Perkoperasian belum mengakomodir bermacam kepentingan untuk masyarakat koperasi.

Setidaknya hal tersebut mengemuka dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, baru-baru ini. Peserta diskusi yang mayoritas masyarakat perkoperasian merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup tentang RUU tersebut, bahkan mengaku kaget ketika mengetahui isi pasal-pasal di dalamnya. Kegundahan itu banyak dikemukakan peserta diskusi. Hasanudin misalnya mengaku terperanjat ketika mengetahui Pasal 10, ayat 1 Draft RUU Perkoperasian yang berbunyi: Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang. Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi DKI Jakarta ini pun mengatakan, isi pasal itu merupakan titipan pihak-pihak yang bukan tulen kalangan koperasi.

“Jangan-jangan ini pasal titipan? Kalau sembilan orang itu bisa suami, isteri, anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya bisa mendirikan koperasi. Apakah seperti ini koperasi yang diiginkan, bagaimana pasal ini bisa muncul,” ujarnya heran.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Tangerang, Kamaruddin Batubara. Menurutnya pasal yang termuat di dalamnya jangan sampai rancu. Sebab koperasi itu merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Yakni yang dimaksud kumpulan orang adalah yang menyetorkan modal masing-masing dan mempunyai hak suara yang sama.

Kata dia, justru menyatukan modal dari banyak orang ini merupakan kekuatan koperasi. “Contohnya kekuatan gotong-royong koperasi yang dilakukan Kopsyah BMI dalam mengumpulkan modal dari anggota Rp100 ribu per orang, dan hasilnya terkumpul Rp6 miliar untuk mendirikan toko bangunan,” ungkap Kamaruddin.

Adapun pemerhati koperasi yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto meegaskan, RUU Koperasi yang baru pun nantinya tidak sesuai dengan harapan para pelaku koperasi. Menurutnya, disamping mereka tidak dilibatkan juga banyak pasal yang tidak mengakomodir kepentingan pelaku koperasi. “Entah bagaimana yang tadinya fraksi-fraksi tidak setuju, tiba-tiba entah karena ada “ lobbi lobi “ oknum tertentu jadinya setuju,” tandasnya.

Demikian akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (FE-UGM) yang konsen mengamati bidang ekonomi kerakyatan, Revrisond Baswir, juga mengingatkan sejarah dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh MK karena dibukanya peluang bagi pemilik modal untuk menguasai koperasi.

Untuk itu dia pun mengusulkan agar RUU Koperasi menjadi satu paket dengan RUU Sistem Perekonomian Nasional dan RUU BUMN. Dengan demikian penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang diamandemen, koperasi dan BUMN bisa menjadi sinergi.

Sebelumnya, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 28/PUU-IX/2013 melalui amar putusan menetapkan: Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Undang-undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian berlaku sementara sampai terbentuknya Undang-undang yang baru.

Pasca pembatalan undang-undang No 17/2012 tentang Perkoperasian antara lain, pemerintah pun menindaklanjuti untuk kembali mengajukan RUU Perkoperasian yang baru, yakni  pada 26 Juli 2016, Presiden menyampaikan RUU Perkoperasian kepada Ketua DPR RI melaui surat, No 8/Pres/07/2016.

Kemudian pada 19 Oktober 2016, dalam Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI pemerintah menyampaikan penjelasan atas RUU Perkoperasian. Berikutnya pada 22 Maret 2017 dalam raker Menteri Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI, 10 fraksi di Komisi VI DPR RI menyatakan setuju untuk membahas RUU perkoperasian lebih lanjut.

Hasilnya dalam siding paripurna DPR RI pada 7 Desember 2017, RUU Perkoperasian disetujui dan pembahasannya diperpanjang sampai 2018. Namun hingga saat ini RUU Perko perasian masih dalam pembahasan di Komisi VI DPR RI.

Sementara itu Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, menjawab pertanyaan wartawan dalam permasalahan tersebut mengungkapkan, adanya rumusan RUU yang buat Dekopin itu baru dinamika. Terkait kinerja Dekopin pun dia tidak bisa menjawab sepenuhnya meski pernah ada di dalamnya.

“Tentang kinerja Dekopin, saya tidak bisa menjawab penuh, selama saya masih di Dekopin kita melakukan langkah-langkah perencanaan yang kami buat, adanya rumusan Rancangan Undang- undang (RUU) Koperasi yang baru yang memasukan Dekopin itu baru dinamika dan itu apakah nantinya komisi VI memasukan atau tidak,” kata Rully.

Namun saat disinggung terkait anggaran Dekopin, Rully menilai hal tersebut sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. “Apa yang dilakukan itu didasari hukum yang telah dilengkapi oleh perundang-undangan dan Kepres, maka itu Dekopin mendapatkan kucuran dana, “ ujarnya.

Rully pun berharap Undang-undang Perkoperasian yang baru bisa selesai dalam waktu dekat dan sebelum masa siding DPR RI berakhir periode ini. Kata dia kondisinya saat ini masih dalam penggodokan Komisi IV DPR-RI karena masih ada beberapa berbaikan.

“Polanya masih digodok di komisi VI DPR RI, masih ada beberapa hal dilakukan perbaikan oleh tim kerja hari ini (Jumat 18/1) di Puncak. Saya dengar ada beberapa pasal dimasukan dan peraikan. Salah satunya yang memuat tentang sanksi. Jadi UU Perkoperasian kedepan ada sanksinya dan bagi yang melanggar akan mendapatkan resiko sesuai bobot pelanggarannya,” jelasnya.

Rully juga mengaku paham bahwa sebetulnya revisi berawal dari DPR setelah pemerintah melakukan perumusan tapi dalam prosesnya tidak semua diajak dengan alasan berbagai hal. “Seyogyanya saya minta proses akhir dilakukan respon publik dan disosialisasikan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima,” pungkasnya. (Slamet AW).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button