RUU Perkoperasian Satu Dari 5 RUU Akan Disahkan DPR Tahun 2019 ini

Pipnews.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menargetkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU)dalam Masa Persidangan III Tahun 2018-2019. Lima RUU tersebut termasuk dalam 33 RUU yang masih belum selesai dibahas.

“Dari 33 RUU tersebut, kita targetkan 5 RUU dapat disahkan menjadi UU tahun inui” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2018-2019, Gedung Nusantara II DPR, Senin (7/1/2019).

Kelima RUU yang ditargetkan selesai meliputi RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidanan, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Bamsoet mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pimpinan dan anggota dewan bersama-sama dengan pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan dalam masa persidangan ini.

“Pimpinan Dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari anggota, fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian,” jelas Legislator Partai Golkar itu.

“Pimpinan dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian,” imbuhnya.

Selain itu, sedikit banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi tolok ukur kualitas Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah.

“Kita sama sekali tidak menghendaki, hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan. Sedikit-banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen dapat diprioritaskan. Seperti UU di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.

“Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat,” ujar Bambang,

Sekadar diketahui, jika nanti RUU Perkoperasian sudah disahkan menjadi UU Perkoperasian, maka itu artinya UU Perkoperasian No 25 Tahun 1992 yang saat ini masih dipakai, boleh jadi tidak berlaku lagi.

Sementara itu, UU No. 25 tentang Perkoperasian dipakai kembali hingga sekarang, itu berawal dari dibatalkannya UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi.(MK) pada 2013. MK menganggap UU No. 17 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945.

Ini Alasan Pembahasan RUU Perkoperasian

  • UU tentang perkoperasian sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945 dan hukumnya tidak mengikat.
  • UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dipandang belum dapat menyelesaikan permasalahan regulasi.
  • Penyusunan RUU Perkoperasian disusun berdasarkan naskah akademik.
  • Pembahasan selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
  • Presiden mengeluarkan surat tanggal 26 Juli 2016 perihal RUU Perkoperasian.
  • Presiden menunjuk MenKopUKM, Menkumham, dan Menkeu untuk membahas RUU Perkoperasian.
  • UU Perkoperasian diharapkan koperasi menjadi mandiri dan memberi manfaat bagi masyarakat.
  • Karakter dan Moralitas dari pengelola koperasi perlu ditingkatkan dalam RUU ini.
  • Promosi ekonomi anggota perlu untuk membuat kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
  • Pemerintah telah membuat tim pendamping yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan pihak koperasi.(Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.