RUU Perkoperasian Sudah Berpihak Pada Koperasi dan Sesuai Perkembangan Zaman

Pipnews.co.id, Jakarta – RUU Perkoperasian sudah berpihak pada koperasi dan sesuai perkembangan zaman, walaupun ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Rancangan Undang Undang Perkoperasian disahkanmenjadi UU Koperasi. Bahkan mereka berusaha untuk membatalkan atau menunda pengesahannya. Demikian diungkapkan Hj.Dina Latifah, salah satu Pimpinan Harian Dekopin pada pipnews, di Jakarta, Senin, (26/8).

Padahal proses penyusunan RUU Perkoperasian sudah dilakukan secara demokratis, terbuka dan memakan waktu yang panjang. Untuk itu Dina berharap agar DPR RI segera menetapkan RUU perkoperasian menjadi Undang-undang mengingat masa bakti anggota dewan periode ini akan berakhir 1 Oktober 2019.

“Pembahasan RUU ini cukup panjang dan telah mempertimbangkan seluruh aspek yang ada termasuk aspek hukum, ekonomi, sosial, dinamika kelembagaan serta perkembangan bisnis saat ini dan masa depan. Jadi RUU ini harus segera disahkan menjadi undang-undang“ ujar Dina yang juga  Ketua PUS-KSU DKI Jakarta

Sejak dibatalkannya UU 17/2012 oleh MK , maka sementara payung hukum koperasi menggunakan UU 25/92 dan kita tahu bahwa UU 25/92 itu sudah tidak relevan lagi atau sudah ketinggalan dengan perkembangan saat ini apalagi yang akan datang.

Menurutnya Dina RUU Perkoperasian kali ini sudah sangat komprehensif, mulai dari pasal dan ayat yang menjelaskan tentang definisi , modal koperasi hingga posisi koperasi yang bisa mengantisipasi perubahan dan memiliki derajat yang sama dengan pelaku usaha lain (perseroan) dengan tetap perpegang pada jatidiri koperasi serta konsep dasar koperasi sebagai perusahaan milik anggota. Termasuk  mengakomodir system ekonomi syariah berbadan hukum koperasi.

“Ini menunjukan bahwa pemerintah dan DPR mengakomodasi suara insan koperasi, serta mendorong koperasi untuk dikelola secara korporasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Sebagaimana amanat presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan saat memberikan pengarahan kepada insan koperasi. ” paparnya.

Lebih jauh Dina juga menyoroti isu tentang Wadah Gerakan Koperasi. Dimana gerakan koperasi membutuhkan wadah perjuangan, sebagaimana keputusan hasil kongres 1 koperasi di Tasikmalaya pada 1947. Yakni, kesatuan dan kebersamaan gerakan koperasi dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingannya dan menyampaikan suaranya kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

Kesatuan wadah gerakan koperasi tersebut tutur Dina, juga tidak mematikan tumbuhnya wadah lain di tubuh gerakan koperasi. “Ini yang diisukan bahwa RUU Koperasi anti demokrasi. Justru yang terjadi sebenarnya RUU ini sangat paham dengan demokrasi dan membangun demokrasi di koperasi maupun wadah bersatunya gerakan koperasi,” urainya lagi.

“Ada segelintir orang yang tidak setuju dengan adanya wadah gerakan koperasi, maka bisa dipastikan mereka senang dengan matinya koperasi. Jika tidak suka dengan Dekopin, bisa gugat ke MK bukan meminta RUU ini ditunda apalagi dibatalkan menjadi undang-undang, nggak ‘fair’ dong” ujar Dina menyikapi pernyataan nyinyir dari segelintir orang tentang wadah tunggal gerakan koperasi.(red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.