Nasional

Sesmenkop UKM Pastikan Tidak Terlibat Permasalahan Dekopin, Pihaknya Dukung Rekonsiliasi Damai dan Jadi Dekopin yang Kuat

Pipnews.co.id , Jakarta – Prof Rully Indrawan memastikan, Menkop UKM dan dirinya selaku Sesmenkop UKM tidak terlibat masalah di tubuh Dekopin. “Kami tidak berpihak pada urusan yang sifatnya hak sebuah organisasi. Malahan kami membutuhkan organisasi Dekopin yang besar dan kuat untuk bersama-sama mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap ekonomi rakyat melalui koperasi,” ujar Prof Rully Indrawan dalam rilisnya.

Pihaknya bahkan sudah mengundang kedua belah pihak untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, meski kemudian belum ada solusi. Adapun duduk perkara, bermula ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada November 2019 di Makassar yang dibuka Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Dimana hasil musyawarah menentukan Anggaran Dasar (AD) Dekopin yang baru. Berdasarkan AD yang baru tersebut, Peserta Munas membolehkan aklamasi Dan menetapkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin Periode 2019-2024 .

Tapi di sisi lain, terdapat sekelompok peserta yang tidak mengubah AD / ART, karena berdasarkan peraturan-undangan harus diubah melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka yang tidak setuju memilih keluar dari Munas.

Kelompok ini selanjutnya menyelenggarakan rapat dan memutuskan Sri Untari sebagai Ketua Umum. Dari sinilah titik permasalahannya, karena terdapat dua kepengurusan Dekopin.

Menurut Prof Rully, setelah Munas, kedua pihak menemui Menkop UKM dan melaporkan hasil Munas berdasarkan versi masing-masing. Lanjut Prof Rully, Menkop UKM meminta agar kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi, dengan menetapkan Sesmenkop dan Deputi Kelembagaan untuk memediasi. Namun menurutnya belum ada titik temu.

“Bu Untari membuat surat ke Dirjen Perundang-Undangan, karena Pak Nurdin Halid Selanjutnya melanggar Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dekopin. Kemudian dikeluarkan surat bahwa kepengurusan yang legal itu, kepengurusan Bu Untari,” jelasnya lagi.

Masih ditambahkan Prof Rully, pihaknya juga menghormati adanya surat dari Dirjen tersebut. “Kami sangat menghormati surat dirjen perundang-undangan tersebut. Namun faktanya muncul pro dan kontra. Kemudian kami mempersilahkan agar pihak-pihak yang kurang puas untuk mengambil jalur hukum,” tandasnya lagi.

Hanya saja Prof Rully yang mengaku sebagai orang yang berlatarbelakang dari gerakan koperasi pastinya mendukung adanya rekonsiliasi.  “Saya sangat mendukung upaya rekonsiliasi damai untuk Dekopin yang kuat, bersatu, dan bermanfaat bagi masyarakat koperasi yang senyatanya. Hingga bisa membawa pesan sejarah ke masa depan,” pungkasnya. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button