Hasil Survei OECD Sektor UMKM Serap Paling Banyak Tenaga Kerja di Indonesia

Pipnews.co.id, Nusa Dua, Bali – Hasil survei OECD (Organization of Economic Cooperation Development) sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia atau mencapai 70,3 %. Hal terseut dikemukakan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018 di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu (9/10).

Dalam rangkaian pertemuan tahunan IMF-WBG Bali 2018, memaparkan bahwa UKM di Indonesia yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang mencakup sebesar 76,3% pada 2016 atau lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya. “Meskipun proses konsolidasi telah dilakukan, perbandingan data Sensus Ekonomi 2016, dan data OECD Structural and Demographic Business Statistic (SDBS) menunjukkan bahwa besaran UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan terseut juga diluncurkan OECD-Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship Review 2018, yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.

Pada kesempatan itu Meliadi Sembiring mengatakan, rekomendasi dari OECD sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia terutama dalam kaitannya soal KUR dan meningkatkan ekspor produk UKM serta kewirausahaan.

Imbuh Meliadi beberapa poin penting rekomendasi OECD bagi pemerintah Indonesia, sesuai dengan hasil review kebijakan, antara lain menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM, agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD.

Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship merupakan studi review kebijakan yang dilakukan oleh OECD terhadap kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia.

Sementara itu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Adul Kadir Damanik yang bertindak sebagai lead dalam pelaksanaan project ini, mengatakan dalam prosesnya yang dimulai sejak 2017 telah melibatkan sekitar 30 Kementerian/Lembaga, serta perwakilan asosiasi usaha, akademisi, SME national expert, dan sektor swasta.

Adapun pelaksanaan review ini dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kuesioner yang disebar dan diisi oleh kementerian/lembaga. Selain itu OECD juga melakukan one-week fact-finding mission untuk menggali lebih dalam informasi terkait kebijakan UKM di masing-masing kementerian/lembaga pemangku kebijakan UKM dan kewirausahaan, sehingga didapatkan potret kebijakan UKM dan kewirausahaan di Indonesia yang utuh.

Hasil dari review kebijakan ini memuat sejumlah analisis dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan, serta dapat pula menjadi latar belakang studi dalam penyusunan kebijakan UKM dan kewirausahaan ke depan.

Meliadi akui Indonesia belum memiliki strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran dan langkah-langkah program, serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas kementerian/lembaga dalam pengembangan UKM, sebagaimana rekomendasi OECD memang mendesak untuk disusun.

“Selain rekomendasi untuk melakukan integrasi dan penggabungan antar program-program UKM yang serupa dengan maksud penyederhanaan kebijakan. Misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT,” samung Meliadi.

Beberapa rekomendasi OECD yang lain yakni meningkatkan dukungan dalam pengembangan produktivitas UKM (contoh pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja) melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.

Selain itu peningkatan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan. Rekomendasi berikutnya yakni melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan (NPL) serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.

Selain itu OECD juga merekomendasikan dilakukan kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan dan menyusun kebijakan guna mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.

Di samping itu rekomendasi untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

Indonesia juga disarankan agar melakukan amendemen UU Nomor 23/2014, terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM. Mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antar daerah maju dengan daerah tertinggal.

Untuk selanjutnya, kata Meliadi, Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan “Dissemination Workshop Policy Review” yang akan dilaksanakan pada 15 November 2018 di Jakarta. Bappenas sendiri telah menggunakan Indonesia Policy Review ini sebagai background study penyusunan RPJMN 2020-2024. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.