Nasional

Siaran Pers Kemenkeu : Utang Indonesia Relatif Kecil Dibanding Negara G20

Pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara Anggota G20 yang lain. Pemerintah telah mengelola utang dengan hati hati.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan siaran pers Kemenkeu Kamis (23/10). Hal ini diungkap menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara didunia.

Dalam salah satu laporan menyebutkan, perbandingan bebetmrapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia. Di sisi lain laporan.perbandingan itu tidak menyertakan negara maju, melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan mengengah sehingga posisi Indonesia masuk golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki 88,88 persen dari total ULN. Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara negara lain terhitung besar, karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu dengan ekonomi yang besar, maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatip rendah, yakni 29,8 persen pada Desember 2019. Kemenkeu menyebutkan, jika dilihat dari 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain, yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara negara tersebut adalah, China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI), yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), maka utang luar negeri Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta. Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88  miliar dolar AS, atau 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan, data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. “Pemerintah berulangkali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN dan swasta,” tulus Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan. “Tentunya dengan meminilisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button