Sinergi Program BDS Diharapkan Dapat Tingkatkan Skala Usaha UMKM, dan Taat Membayar Pajak

pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik proggam Business Development Service (BDS) yang diinisiasi Ditektorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan 32 instansi, termasuk 21 BUMN dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah.

Melalui kerja sama ini, Kemenkop dan UKM diberi tugas membina kelembagaan dan usaha K UMKM, Kementerian Keuangan membina dan mengawasi UMKM dalam berusaha dan kontribusi pajaknya. Sedangkan BUMN akan membina UMKM melalui program RKB dan PKBL-nya, Market Place di hilir dengan pemasaran onlinenya.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM, Abdul Kadir Damanik berharap, melalui program tersebut dapat meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah.

“Sinergi dan kolaborasi ini semoga tepat dan cepat dalam mendorong peningkatan atau pengembangan usahanya UMKM,” ujar Damanik di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembinaan UMKM, melalui program BDS Ditjen Pajak dengan Kemenkop dan UKM, Kominfo, 21 BUMN, di Kantor Pajak, Jakarta, Selasa (30/4).

Masih dalam rangkaian kerja sama tersebut, sebelumnya Kemenkop dan UKM juga telah bekerja sama dengan Rektor UI dan LPEM-UI, hingga terwujudlah sebuah Web Portal yang dapat membantu UMKM mengembangkan usahanya, sekaligus smenjadi media registrasi dan pendataan UMKM “by name by addres” yakni melalui www.ukmindonesia.id.

Nantinya, UMKM yang sudah terverifikasi melalui web portal tersebut akan dimasukan dalam database UMKM Indonesia, dan akan mendapatkan sertifikat. Keuntungan lain, UMKM bisa melihat program insentif pemerintah. Selain itu UMKM akan mudah mendapatkan NPWP tanpa harus ke Ditjen Pajak. “Di laman ada semua program sudah dimasukan. Kecuali itu, kami ingin agar pelaku UMKM mendapatkan informasi program pemerintah dengan baik, dan UMKM bisa juga melihat insentif di sana,” tandas Damanik.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pemberian dan pembinaan kepada pelaku UMKM, merupakan bagian dari program BDS yang telah dirintis Ditjen Pajak sejak tahun 2015. Menurut Menkeu, pembinaan UMKM ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri. “Kunci sukses negara seperti Thailand, Korea Selatan dan Jepang itu, karena kualitas UMKM sangat baik, kompetitif, efisien dan sudah masuk dalam sektor formal yang produktif. Jadi kita berharap kualitas UMKM akan terus diperkuat dan diperbaiki,” jelas Sri Mulyani.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut, mencangkup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan para instansi terkait. Sementara pemberian layanan, informasi dan materi perpajakan oleh Ditjen Pajak. “Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia,” pungkas Menkeu. (Slamet  A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.