Tak Lama lagi Regulasi tentang Penurunan Tarif Pajak UMKM Jadi 0,5% Diterbitkan

PIPNews.co.id, Jakarta – Pemerintah siap menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp 4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% perbulan dari jumlah omset, menjadi 0,5% dalam bulan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini.

Kebijakan tersebut sudah merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Seperti sudah ditegaskan Presiden Jokowi, bahwa pajak bukanlah hal menghambat UMKM. Sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah. Demikian disampaikan Puspita W Surono SE MM DBA, staf ahli Menkeu bidang pengawasan pajak dalam acara diskusi Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Sinergi dan Aksi Nyata dalam Membangun UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM bekerjasama dengan LPEM FEB UI, di Jakarta, Kamis (15/3).

FDG yang dibuka Deputi Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik ini merupakan kelanjutan dari kerja sama antara Kemenkop dan UKM, dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Selain staf ahli Menkeu, FGD juga menampilkan narasumber Dewi Maisari Haryanti SE Msc (LPEM FEB UI ) dengan mempresentasikan tentang UKMIndonesia.org yang diproyeksikan sebagai website bagi seluruh UMKM yang dibina Kementrian dan Lembaga (K/L).

Puspita mengatakan UKM sabar dulu sebentar lagi diumumkan. Sekarang masih digodok. “Ya tunggulah sebentar lagi, aturannya tengah digodok dan yang jelas kalau pemerintah sudah menjanjikan penurunan itu, masak ndak jadi sih?,’ ujarnya.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi dalam Rapimnas Hipmi, awal Maret lalu mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.

Masih kata Puspita, selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan unuk mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan. Misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan. “Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor,” katanya.

Nantinya UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang. EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Cenderung Stagnan

Sedangkan Dewi Maisari Haryanti SE Msc (LPEM FEB UI ) mengatakan, selama ini belum banyak data terkait UMKM naik kelas, padahal pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan formalisasi usaha UMKM khususnya UKM naik kelas.

“Kini, proporsi pelaku usaha mikro, cenderung stagnan di 98,77% dari total unit usaha yang ada. Berarti suatu indikasi yang kita katakan masih rendahnya tingkat UMKM naik kelas. Mungkin mereka males kalau disuruh menformalkan usahanya meskipun usahanya itu sudah tumbuh berkembang, alasannya birokrasi lah dsb,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Dewi diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptaka iklim yang lebih bersahabat bagi UMKM guna menformalkan usahanya dan untuk naik kelas. Dalam hal ini web portal UKMindonesia.org dapat menjadi jendela pendaftaran multi guna dan sekaligus menjadi media perekaman data UMKM secara lengkap dan terkini.

Dengan demikian akan terwujud sinergi dalam membangun iklim usaha yang lebih bersahabat dan memudahkan UMKM naik kelas melalui suatu sistem IT yang terintegrasi (media informasi, pendaftaran, dan perekaman database) dalam hal ini ukmindonsia.org. (awes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.