Terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI yang Disinyalir Rugikan Koperasi dan UKM, Kemenkop Jamin Perlindungan Sektor Tersebut

Pipnews.co.id, Surabaya – Rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 masih akan dibahas oleh Presiden. Namun dipastikan relaksasi tersebut, khususnya yang terkait bidang usaha UKM dan koperasi tidak untuk mematikan daya saing UKM dan koperasi di tanah air.

Daftar bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI merupakan bentuk usulan tim kepada Presiden. Selanjutnya Presiden yang akan mengambil keputusan, yang tentunya akan mendengar usulan dari semua stakeholder.

Hal tersebut ditegaskan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kemenkop dan UKM, R. S. Hanung Harimba Rachman, Kamis (22/11) di Surabaya.

Hanung menambahkan, instrumen perlindungan bagi UKM sudah jelas, ada pembatasan investasi asing di sektor UKM minimal Rp 10 miliar. Hanung juga menekankan tidak semua bidang usaha UKM bisa dimasuki investasi asing, tetapi hanya beberapa jenis usaha, itupun dengan berbagai pertimbangan.

Masih jelas dia, ada lima bidang usaha UKM yang masuk daftar relaksasi DNI, yaitu  Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, Warung Internet, Industri percetakan kain, Industri kain rajut khususnya renda dan Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet

“Relaksasi DNI bidang usaha sektor UKM dilandasi berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan antara lain, ternyata bidang usaha itu tidak cocok untuk UKM, karena investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari Rp 10 miliar, seperti percetakan kain dan impor masih besar,” jelas Hanung.

Terkait warung internet yang juga akan dilepas dari DNI imbuh Hanung, karena saat ini hampir tidak ada lagi investasi di bidang usaha tersebut.  Sementara untuk bidang usaha perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, pemerintah akan mewajibkan dengan skema kemitraan.

Oleh karena itu kata Hanung, Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pemerintah tetap memberi perlindungan bagi UKM, apalagi sektor ini yang memberikan lapangan kerja terbesar di dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga ingin  menaikkan daya saing para pelaku usaha dengan mengurangi perizinan. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.