Tersedianya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Cukup Mendesak

PIPNews, Jakarta – Banyaknya pelanggaran dan permasalahan yang ditimbulkan koperasi, salah satunya karena kurangnya pengawasan. Mencermati hal tersbut sejak 2016 Kementerian Koperasi dan UKM pun telah membentuk Kedeputian Pengawasan. Sayangnya lembaga anyar tersebut ditengarai masih kekurangan SDM untuk melakukan tugasnya.

Guna mengoptimalkan kinerja lembaga tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Deputi Pengawasan telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini diakui sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah masih sangat terbatas.

Demikian Deputi Pengawasan, Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2) menjelaskan, bahwa naskah akademis tersebut sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Menurutnya kini tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB.

Masih kata Suparno saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kemenkop dan UKM) sebanyak 1.449 unit.
Adapun jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit, dan kabupaten/kota 146.366 unit. Faktanya jumlah koperasi dengan pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik.

Suparno mengilustrasikan satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu pegawai di tingkat provinsi menangani 21 unit koperasi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota seorang pegawai mengawasi 61 unit koperasi.

Menyikapi kondisi tersebut imbuh dia menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi, sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi. Ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi memang menjadi salah satu faktor.

Suparno juga mengungkapkan hasil observasi lapangan, perihal banyaknya permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi. Diantaranya ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi. Dimana laju pertambahan koperasi di masing-masing daerah cukup tinggi yang diikuti kompleksitas permasalahannya, tetapi tidak diimbangi kompetensi dan dukungan TIK yang memadai.

Persoalan lain tandas dia, terjadi antrian panjang untuk menduduki jabatan struktural, dan tingginya mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang cenderung mengabaikan dan menghapus kompetensi yang telah dikembangkan. Di sisi lain kata dia lagi, penempatan personil juga belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

Kemudian masih kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi, juga insentif yang diberikan. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi. Masih telisik Suparno yaitu adanya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan pun menjadi ancaman tersendiri.
Karenanya tegas dia lagi, guna mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. “Oleh karena itu saya berharap dapat terealisasikan tahun ini,” harapnya.

Suparno mengimbuhkan, jabatan tersebut merupakan Jabatan Fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen ,atau rumpun jabatan pengawas standarisasi. Yakni rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian.

Selain itu pungkas dia juga berkaitan dengan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tatakelola pengawasan koperasi. (AWes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.