Nasional

Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Menyerahkan Kepemilikan GLK Menjadi Milik KUD Seutuhnya

Pipnews.co.id, Solo 22 September 2018

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyerahkan kepemilikan Gudang, Lantai jemur, dan Kios – Koperasi Unit Desa (GLK-KUD) menjadi aset dan milik KUD seutuhnya.

Bukan apa-apa, secara de facto sebagian besar dari GLK yang dibangun pemerintah tiga puluh tahun silam, hingga sekarang masih terus dipakai dan dipergunakan KUD. Sayangnya, pihak KUD tidak memiliki bukti surat menyurat terkait kepemilikan GLK dimaksud.

Lantas bagaimana bisa begitu. “Itu panjang ceritanya,” tutur Herman, seorang pensiunan PNS Kementerian Koperasi dan UKM. Dia ini boleh dikatakan adalah salah seorang diantara pelaku sejarah saat program pembangunan GLK digulirkan tahun 1981.

Terungkap dalam acara diskusi Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) se Jawa dan Bali di Hotel Lorin, Solo, Jawa Tengah (20-21/9/2018), bahwa pembangunan GLK untuk KUD diawali dari ditunjuknya KUD sebagai pelaku ekonomi di pedesaan, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah pengadaan pangan nasional berupa gabah dan beras.

Gabah maupun beras dibeli KUD dari hasil panen petani,untuk kemudian disetor ke Bulog di masing-masing provinsi di mana GLK dibangun. Begitu proses pengadaan pangannya.

“Jadi kala itu KUD benar-benar telah ikut berjasa mengamankan pengadaan pangan nasional. Bahkan lebih dari itu pada tahun 1984, KUD diyakini juga ikut berperan menghantarkan Indonesia menjadi negara swasembada beras,” ujar Herman bercerita kepada Pipnews.co.id.

Demi suksesnya kinerja KUD dalam pengadaan pangan lanjut Herman, tentunya membutuhkan perlengkapan, sarana dan prasarana. Maka itu terbitlah Instruksi Presiden R.I. Nomor: 11 Tahun 1981 tanggal 9 September 1981 tentang Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen bagi KUD, yang antara lain diwujudkan dengan membangun GLK untuk KUD.

Menurut Herman, pembangunan GLK dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1981 hingga 1989. Jumlah keseluruhan 7.163 unit dengan rincian kapasitas 30 ton (5.724 unit), 130 ton (1.232 unit) dan 1.000 ton (207 unit). GLK yang dibangun ini tersebar di 17 provinsi, dengan jumlah KUD penerima 2.640 unit.

Adapun total biaya yang dikeluarkan membangun GLK tersebut tercatat sebesar Rp. 182.548.456.912,16, atau 182,548 miliar. Dana ini bersumber dari Kementerian Keuangan dengan Mata Anggaran XVI, sedang pencairannya dilaksanakan BRI.

“Sebagai contoh, apabila misalnya ada lahan pertapakan yang akan dibeli untuk tempat GLK dibangun, maka BRI langsung membayarnya secara kontan. Tapi, BRI dalam hal ini tak lebih semacam kasir pembayar, sedang dananya milik Depkeu,” ujar Herman memperjelas.

Sesuai program, menurut Herman GLK dibangun adalah untuk KUD, dan tidak diberikan secara cuma-Cuma. Melainkan diangsur secara tanggung renteng melalui fee sebesar Rp 2 yang didapat dari hasil transaksi penjualan beras dari KUD ke Bulog. Angsuran ini terkumpul di BRI dan Bank Bukopin, selaku bank yang ditunjuk menghipun dana fee.

“Artinya setiap kg beras yang disetor KUD ke Bulog di sana sudah ada komponen sebesar Rp 2 untuk mengangsur kepemilikan GLK. Sayangnya catatan-catatan transaksi setoran beras ke Bulog inilah yang tidak jelas lagi dimana keberadaannya,” kata Herman.

Namun demikian, menurut catatan yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, angsuran GLK yang sudah disetor KUD ke kas negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp 71.839.676.241, atau Rp 71,839 miliar. Rinciannya sebesar Rp 63.481.310.027,35 melalui BRI dan sebesar Rp 8.358.365.313,74 melalui rekening di bank Bukopin.

“Itulah jumlah angsuran GLK-KUD melalui fee yang ada dalam catatan kami,” kata Abdul Kadir Damanik Deputi Bidang Restruturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, yang dalam acara Diskusi Dekopinwil Se Jawa-Bali didaulat menjadi salah satu nara sumber.

Namun anehnya lanjut Kadir, meskipun pembangunan GLK terkesan seperti dikreditkan ke KUD dan kemudian diangsur melalui fee, namun hingga sekarang tidak pernah terjadi akad kredit, baik antara Kementerian Keuangan dengan KUD, maupun antara BRI dengan KUD. Jadi prosesnya berjalan begitu saja sesuai kebijakan.

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Mardjito GA, Ketua Umum Pusat KUD Jawa Timur yang juga ikut dalam forum diskusi, bahwa dalam hitung-hitungan mereka nilai angsuran GLK melalui fee pangan sudah mencapai Rp 199 miliar. Jadi angsurannya sudah lebih besar dari biaya pembangunan sebesar Rp 182 miliar.
Dengan penjelasan ini lanjut Mardjito, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menyerahkan keberadaan GLK menjadi milik seutuhnya KUD-KUD. Ia berharap pemerintah punya kebijakan khusus untuk menyelesaikan permasalahan GLK yang sudah 35 tahun lamanya.

Imbas dari Reformasi
Masih oleh Herman dikatakan, kacau-balaunya status kepemilikan GLK-KUD, itu terjadi bukan datang begitu saja. Tapi merupakan imbas dari terjadinya reformasi di tanah air tahun 1998.

Kata dia, sejak GLK dibangun tahun 1981 hingga sampai sebelum reformasi, perjalanan GLK lancar-lancar saja. Tapi begitu reformasi terjadi, beberapa fasilitas yang tadinya dimiliki KUD dipereteli satu demi satu. Termasuk dalam hal ini kepemilikan GLK menjadi berantakan. “Jadi saya berpendapat, ini semua terjadi gara-gara reformasi,” ujarnya. (Yan)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button