Voting Dimenangi 6 Fraksi, RUU Perkoperasian pun Dibawa ke Sidang Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Pipnews.co.id, Jakarta 14 September 2019
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang sudah dibahas di Komisi VI DPR-RI sejak tahun 2017, yang juga disebut sebagai pembahasan tingkat I, akhirnya disetujui dibawa ke pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna DPR-RI untuk kemudian disahkan sebagai UU Perkoperasian yang baru, menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Persetujuan ini diputuskan dalam Rapat pembahasan RUU Perkoperasian antara Komisi DPR-RI dengan mitra kerjanya Kementerian Koperasi dan UKM di Senayan, Jakarta 13/9/2018. Dalam rapat ini juga ikut hadir wakil dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun jangan dikira persetujuan dibawa ke paripurna ini berjalan mulus-mulus saja. Melainkan didahului dengan perdebatan yang cukup alot diantara 1o fraksi yang ada di Komisi VI DPR-RI. Setelah kemudian masing-masing fraksi menyampaikan pendapat secara tertulis dan naskahnya diberikan satu ke Ketua Komisis VI Achmad Hafiz Tohir dan satu lainnya ke Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, akhirnya diketahui hasilnya sebagai berikut. 1) PDIP tidak setuju dibawa ke Paripurna dan RUU Perkoperasian dibahas oleh DPR-RI berikutnya. 2) Nasdem setuju dilanjutkan tapi tidak setuju Dekopin dapat APBN. 3) PAN setuju tapi surat Menkeu minta dibahas di paripurna, 4) Gerindra tidak setuju dilanjutkan, 5) Golkar setuju dilanjutkan, 6) Demokrat setuju dilanjutkan, 7) PKS setuju dilanjutkan, 8) PKB tidak setuju dilanjutkan/tidak setuju Dekopin sebagai wadah tunggal/tidak setuju dapat APBN, 9) PPP tidak setuju dilanjutkan dan 10) Hanura setuju dilanjutkan.

Rinciannya yang setuju Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN dan Hanura, dan yang tidak setuju PDIP, Gerindra, PKB dan PPP. Tapi meskipun sudah diketahui enam setuju dan empat menolak, pimpinan sidang tidak langsung mengetok palu, masih selalu berdebat di sana-sini menyampaikan argumenya masing-masing.

Barulah palu diketok setelah Idris Laena (Fraksi Golkar/Sekretaris Panja RUU Perkoperasian) sempat bersuara dengan nada keras dan menyatakan, bahwa sudah jelas yang setuju adalah enam fraksi, dan itu berarti menang dan setuju dibawa ke paripurna.

“Jadi pimpinan sidang tidak usah ragu untuk mengetok palu mengesahkan dibawa ke rapat paripurna DPR. Itu sudah sesuai aturan main, suara terbanyaklah yang menjadi keputusan sidang, karena dimana-mana memang selalu ada yang pro-kontra,” tegas Idris.

Dari pantauan Pipnews yang juga hadir di sana, yang paling ngotot menolak RUU Perkoperasian di bawa ke paripurna adalah fraksi PDIP dan Gerindra. Bahkan fraksi PDIP mengusulkan agar RUU Perkoperasian dimasukkan lagi dalam prolegnas berikutnya, untuk kemudian dibahas oleh anggota DPR-RI terpilih periode 2019-2024. “Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan dan mengesahkan pembahasan tingkat I RUU Perkoperasian untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan sebagai UU Perkoperasian yang baru. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi menyelesaikan RUU Perkoperasian ini,” kata Achmad Hafiz menutup persidangan.

Di awal persidangan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian H. Inas Nasrullah Zubir SE (Fraksi Hanura) telah membacakan laporan tentang perjalanan pembahasan RUU Perkoperasian yang sudah dimulai sejak 22 Maret 2017. Dalam laporannya Inas juga menyebut tentang pembahasan Dewan Koperasi Indoinesia (Dekopin). Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Dekopin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Konsep ini lanjut Inas diusulkan diubah menjadi : Dalam rangka kegiatan Dekopin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapayan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan daqn Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perubahannya terdapat dalam kata “dapat”. Terkait dengan adanya usulan tentang ketentuan mengenai jabatan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia dapat dipilih paling lama 3 (tiga) periode untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dianggap tidak ada lagi. “Pasalnya usulan ini sudah dihapus sesuai usul pengusul,” kata Inas Nasrullah.

Inas mengatakan, Dekopin masih tetap ada dan itu tercamtum dalam konsep RUU Perkoperasian yang diusulkan pemerintah. Jadi RUU Perkoperasian ini adalah inisiatif pemeritah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM yang disampaikan ke DPR-RI untuk dijadikan Undang-undang.

Lantas apa kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga tentang RUU Perkoperasian ini. Ia berharap, meskipun dalam persidangan di Komisi VI terjadi perdebatan cukup alot, kiranya hal itu tidak terjadi lagi di rapat Paripurna. “Saya berharap kepada anggota dewan terhormat,” kata Puspayoga diakhir persidangan. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.