Uncategorized

Ada Enam Program yang Fokus Dikembangkan KemenkopUKM pada 2021 Ini

Pipnews.co.id, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, Kamis (21/1). Memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2021 ini akan fokus mengembangkan enam program, termasuk bidang perkoperasian, Usaha Mikro, UKM, Kewirausahaan, Penyaluran Dana Bergulir, dan Penguatan Pemasaran Produk.

Teten menambahkan, koperasi modern akan mengembangkan melalui perluasan model koperasi dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi, melalui digitalisasi koperasi. Selain itu juga melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi. Dengan skema permodalan dan penerapan Good Corporate Governance koperasi, melalui Sistem Pengawasan Terpadu, dan pengembangan SDM perkoperasian serta jabatan fungsional. Untuk bidang perkoperasian kami mengukur hasil terwujudnya koperasi modern, ”jelasnya.

Adapun untuk Usaha Mikro diharapkan hasil yang dicapai berupa terwujudnya usaha mikro yang naik kelas. Untuk itu pihaknya mendorong pembiayaan usaha mikro melalui memfasilitasi penguatan modal, izin dan perlindungan di bidang infrastruktur publik, pengembangan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran. Kemudian pengembangan kapasitas usaha mikro transformasi informal menuju formal.

Lanjut Teten, untuk Bidang UKM dengan outcome mendorong pelakunya masuk ke pasar ekspor, melalui pengembangan investasi dan UKM melalui skema / sistem pembiayaan dan potensi investasi. Sedangkan Pengembangan SDM UKM memfasilitasi pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan kawasan / kluster UKM berbasis ekspor.

Selanjutnya pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM berbasis tematik potensi kewilayahan dan kemitraan dan perluasan akses pasar melalui peningkatan produk UKM. Lalu untuk bidang Kewirausahaan dengan outcome peningkatan rasio Kewirausahaan yang saat ini baru mencapai 3,47%. “Kami akan fokus pada Konsultasi Bisnis dan Layanan Pendampingan Usaha dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Melalui Fasilitasi,” tandasnya.

Hal tersebut kata Teten akan ditunjang dengan pengembangan ekosistem bisnis, melalui kerja sama dunia usaha dan dunia industri serta Perguruan Tinggi dan Pembiayaan Wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan memfasilitasi permodalan.

Sedangkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pun akan bergerak untuk mengalirkan dana bergulir bagi koperasi yang diarahkan ke sektor riil yang difokuskan pada sub sektor pertanian, kehutanan Sosial, pertenakan, perikananan, perkebunan dan UKM Strategis.

Selanjutnya masih kata dia, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LLP-KUMKM) akan ditingkatkan kapasitasnya dalam melayani pemasaran dan perdagangan lokal, regional, dan internasional. “Kami akan mendorong pengembangan SMESCO HUB untuk Indonesia Bagian Timur yang didukung dengan pelatihan dan pengembangan Program Sparc,” tandas Teten.

Pihak lain ia menambahkan Banpres Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro pada tahun 2020 juga telah tersalurkan kepada 12 juta usaha mikro (100%) dengan nilai anggaran Rp28,8 triliun.

Namun hingga saat ini belum seluruhnya disalurkan oleh perbankan hal ini disebabkan karena masih adanya budak sosial. Oleh karena itu, kami mengajukan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan agar dapat memberikan kelonggaran pencairan hingga 31 Januari 2021.

Berdasarkan hasil survei pemantauan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan jumlah 1.261 Orang dengan jumlah 88,5% Memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif terutama pembelian bahan baku, dan 69% sudah mencairkan serta 31% belum mencairkan sekolah masih dalam proses aktivasi dan belum memiki waktu pencairan.

Sumber data 12 juta pelaku usaha mikro yang diusulkan oleh BUMN / BLU sebanyak 5,4 juta, Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi / DI, Kabupaten dan Kota sebanyak 5,2 juta, Perbankan sebanyak 868 ribu, Koperasi sebanyak 294 ribu, dan Kementerian / Lembaga 132 ribu.

Survei BRI membuktikan penggunaan dana Banpres Produktif Usaha Mikromenunjukan bahwa sebesar 75,4% dimanfaatkan untuk membeli bahan baku / bibit / barang dapur, dan 44,8% responden UMKM masih bekerja karena meningkat usahanya setelah menerima Banpres Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro dan sebesar 51,5% responden UMKM yang tutup sementara menjadi telah kembali.

Rencana Program Banpres Produktif Usaha Mikro Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah berikirim surat ke Kementerian Keuangan dengan Nomor 79/M.KUKM/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Hal Usulan Lanjutan Program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro TA. 2021, usulan penambahan anggaran sebesar Rp. 28,8 triliun.

Jumlah tersebut kata Teten ditargetkan akan menyasar 12 juta Usaha Mikro untuk diberikan dana bantuan langsung, sebesar Rp 2,4 juta. Yang penyalurannya akan diprioritaskan dari aspek pemerataan antar daerah, dan yang belum menerima bantuan Banpres. “Bagi yang sudah mendapatkan bantuan Banpres akan diarahkan untuk mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro,” pungkasnya. (Esawe).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button