Ahli Waris Ferdinand Simangunsong dalam Perkara Kepemilikan Kantor Dekopinwil Sumut Naik Banding di MA

Pipnews.co.id, Medan 7 Novembenr 2019
Perkara kepemilikan tanah dan perkantoran Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Utara antara Dekopinwil Sumut disatu pihak dengan Ahli Waris Ferdinanand Simangunsong/Alm (mantan Ketua Dekopinwil Sumut) dilain pihak, tampaknya masih akan terus berkelanjutan, dan entah kapan selesainya. Begitulah kabar terakhir yang didapat Pipnews ketika datang bertandang ke kantor Dekopinwil Sumut di Medan beberapa waktu lalu.

Saat berbincang dengan Ketua Dekopinwil Sumut Jabmar Siburian, ia mengaku bahwa Dekopinwil Sumut, yang dalam perkara ini diwadahi Dekopin pusat sesungguhnya sudah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri Medan akhir Desember 2018 dan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pertengahan 2019 lalu.

“Tapi meskipun sudah dimenangkan di dua tingkat pengadilan, bahwa tanah dan perkantoran itu adalah milik Dekopinwil Sumut, bukan berarti persoalan sudah selesai. Soalnaya Ahli Waris, yaitu 7 orang putra- putri Ferdinand Simangunsong (paling sulung Tagor Simangunsong) belum mau mengalah dan naik banding ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Dan ini artinya kita masih harus besabar menunggu diputus MA,” kata Jabmar Siburian. Seraya menambahkan ia yakin dan optimis bahwa Dekopinwil akan tetap memenangkan pekara di tingkat MA.

Keyakinan ini lanjut Siburian bukan tanpa alasan. Pasalnya ketika perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Medan, di sana sudah terungkap bahwa pihak Ahli Waris Ferdinand Simangunsong tidak punya saksi-saksi yang kuat dan juga tidak memiliki dokumen pendukung tertulis. Dan yang ada cuma kepemilikan Serifikat Hak Milik Atas Nama Ferdinand Simangusong.

Sertifikat kepemilikan tanah ini diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Medan dengan No 1104/Sei Sikambing-D tanggal 8 Agustus 2007. Oleh karena itu dalam perkara ini BPN kota Medan juga ikut menjadi Tergugat I, lantaran telah menerbitkan sertifikat hak milik yang tidak jelas riwayat dari mana awalnya tanah itu. Artinya di sini ada kerja sama rekayasa dalam menerbitkan sertifikat itu.

“Lha, bagaimana bisa Sertifikat Hak Milik diterbitkan atas nama Alm Ferdinand Simangunsong, dia saja bergabung dengan Dekopinwil Sumut baru pada 1970 sebagai Ketua II. Sedangkan gedung kantor Dekopinwil Sumut dibangun tahun 1959 atas bantuan Asia Development Bank (ADB) dan gotong royong Gabungan dan Pusat Koperasi Sumatera Utara (GAPKSU) dan langsung digunakan sebagai Balai Pendidikan Koperasi,” kata Jabmar Siburian.

Sementara sebaliknya, saksi-saksi dari pihak Dekopin/Dekopinwil Sumut yang dihadirkan dalam persidangan sangat meyakinkan, yaitu lima orang. Satu diantaranya Wartawan Majalah PIP (Pusat Informasi Perkoperasian) Yannes Sipahutar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Sedang empat lainnya berasal dari tokoh koperasi Sumut, Pengurus Pusat Koperasi dan Dekopinda-Dekopinda.

Di luar itu Dekopin sebagai Penggugat juga dapat menyipaknan 41 dokomen pendukung tertulis, yang antara lain isinya saling berkaitan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah. Bukti tertulis ini antara lain berupa buku laporan penyelanggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil serta rapat-rapat lainnya yang sejak tahun enam puluhan hingga sekarang ini.

Menurut Jabmar Siburian kecermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini patut diberi apresiasi, karena Majelis melihat fakta hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi fakta dalam persidangan para tergugat tidak mampu menhadirkan saksi, bahkan bukti tertulis yang relevan dengan perkara ini. Sedang sertifikat yang diajukan dinyatakan cacat hukum.

Ini dia kutipan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini, bahwa kepemilikan tanah dan bangunan Gedung Kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang No 7 Medan, Sumatera Utara seluas 1108 M2 adalah sah milik Dekopin. Artinya Perkara Perdata No. 9PDT-G/2017/PN Mdn, yang diadili di Pengadilan Negeri Medan, dimenangkan oleh Dekopin.

Kecuali itu Sertifikat Hak Milik No 1104/Sei Sikambing-D tanggal 8 Agustus 2007 terdaftar atas nama Ferdinand Simangunsong adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya memerintahkan BPN Kota Medan sebagai Turut Tergugat I untuk mencoret Sertifikat Hak Milik a/n Ferdinand Simangunsong tersebut dalam buku daftar tanah, dan merubah atas nama Dekopin. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.