Bahlil Lahaladia Berharap Omnibus Law Dapat Lindungi UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Konsep hukum tentang perundangan-undangan yang tergolong masih baru dan disebut dengan nama “Omnibus Law” harus bisa melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bahkan sekaligus juga dapat mendorong peningkatannya untuk naik kelas.
Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita harus dapat menerima terbitnya produk hukum bernama Omnibus Law, yaitu tentang revisi UU yang menghambat investasi. “Dan dalam konteks ini, UMKM harus kita proteksi,” kata Bahlil di Jakarta (2/12).

Menurut Bahlil masuknya investasi asing ke ranah UMKM harus dicegah. Sebab, nantinya akan mengacaukan pikiran berbagai pihak. Ia mengingatkan, bahwa UMKM ini dalam sejarahnya telah menjadi pahlawan ekonomi bangsa. “Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi terjadi di tanah air, dimana inflasi mencapai 88% dan defisit kita 13%, cadangan devisa kita kurang lebih sekitar 17 miliar dollar AS, maka UMKM lah yang jadi penyelamat ekonomi kita, yaitu mampu bertahan meskipun didera krismon,” ujar Bahlil lagi.

Bahlil melanjutkan bahwa kala itu peran serta UMKM lah yang menjaga pertahanan ekonomi Indonesia, bukan konglomerat. Bahkan, banyak konglomerat memilih hengkang ketika Indonesia dilanda krisis.
Bahlil mengatakan, saat ini UMKM menyumbang kontribusi 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dan ada 100 juta lebih tenaga kerja yang terserap oleh UMKM. “Karena itu, mungkin pertumbuhan ekonomi kita akan stabil di angka lima persen bahkan lebih kalau kita dorong sektor UMKM,” kata Bahlil.

Omnibus Law Dicetuskan Presiden Jokowi
Lantas apa sesungguhnya Omnibus Law. Kalimat ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI (20/10/2019). Kala itu Jokowi mengatakan akan membuat sebuah konsep hukum perundang bernama Omnibus Law.
Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. “Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” kata Jokowi.

Ia menambahkan, UU ini juga dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. “Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.