Bunga yang Dipatok LPDB untuk Koperasi dan UMKM Sangat Bersaing

Pipnews.co.id, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Begulir-Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam menyalurkan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM ditujukan untuk kelompok usaha produktif yang terbagi atas kelompok Nawa Cita,
yakni sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Adapun tingkat bunga pertahun yang diberikan 4,5% efektif. Sedangkan untuk kelompok sektor riil dengan bunga 5 persen, untuk kelompok simpan pinjam bunganya 7 dan kelompok syariah dengan bagi hasil 60:40.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, untuk tahun 2019
LPDB menarget menyalurkan dana bergulir senilai Rp 1,5 triliun. Nilai ini terdiri dari Rp 975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp 525 miliar untuk pembiayaan Syariah. “Jumlah ini meningkat dari target 2018 senilai Rp 1,2 triliun,” ujarnya melalui keterangan tertulis (21/8).

Ia menambahkan, untuk mencapai target penyaluran tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai pembenahan layanan. Ada paradigma baru dalam memberikan layanan, yakni bersifat inklusif dan berbasis teknologi. Inklusif adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelaku KUMKM seluas-luasnya. Berbasis teknologi artinya membuat akses layanan berbasis teknologi dengan
sistem fintech. Masih imbuh Braman, dalam SOP baru, pengajuan pinjaman LPDB tidak ada biaya lain-lain. Bahkan penunjukan notaris diserahkan kepada calon debitur. Sehingga  tidak ada lagi istilah biaya notaris kemahalan. “Pelaku usaha sendiri yang menunjuk notaris dan menyepakati biayanya. Bahkan dalam Permenkop baru yang akan diterbitkan, rencananya pengajuan kredit bisa tanpa badan hukum. Hal ini untuk mempermudah para usaha mikro dan
kecil mengakses pinjaman,” paparnya lagi.

Tetapi terkait koperasi, ia menegaskan penyaluran pembiayaan ke koperasi bisa dilakukan, namun persyaratan tetap harus dipenuhi. Sementara untuk menjangkau pelaku Koperasi dan UMKM yang tersebar di daerah lanjut Braman, LPDB menjalin kerja sama dengan Dekopin wilayah, Dinas Koperasi dan
UKM, BPR, lembaga penjaminan pinjaman, BPD dan lainnya. “Ini untuk mengatasi keterbatasan tidak adanya institusi LPDB di daerah,” tandanya.

Braman pun menegaskan visi ke depan adalah memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku KUMKM. Hal itu mengingat permodalan merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi KUMKM. Di satu sisi, penyaluran kredit perbankan ke KUMKM terbatas, baru 19% dari total kredit perbankan. Jumlah itu sama dengan 12 persen dari total pelaku UMKM. “Perbankan tidak bisa disalahkan karena mereka harus bankable. Karena itu, pemerintah menyediakan skema pembiayaan murah untuk menjangkau pelaku KUMKM yang lebih luas,” pungkas Braman. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.