Daerah Dituntut Manfaatkan Alokasi DAK Nonfisik PK2UKM Rp200 Miliar untuk Genjot SDM Koperasi

Pipnews.co.id, Jakarta – Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) pada 2029 ini meningkat menjadi Rp200 miliar. Penyebaran meliputi 34 provinsi dan 172 Kabupaten/Kota. Awalnya alokasi DAK Nonfisik PK2UKM pada 2016 hanya sebesar Rp100 miliar.

Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkanmemanfaatkan untuk peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM di wilayah masing-masing, sehingga tercipta daya saing yang kuat.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan pada pembukaan acara Temu Konsultasi Pelaksanaan DAK Nonfisik PK2UKM Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (7/8).

Di hadapan peserta sebanyak 206 orang berasal dari 34 provinsi dan 172 Kabupaten/Kota, Prof Rully menambahkan agar DAK tersebut bisa dioptimalkan baik secara administrasi dan juga substansi. Mengingat jumlah dananya tidak terlalu besar, namun yang membutuhkan itu banyak. Oleh karena itu agar dioptimalkan.

Selain itu, Prof Rully juga berharap agar ajang ini dijadikan forum atau sarana untuk berbagi informasi dan mampu meyakinkan para kepala daerah untuk memiliki komitmen dalam pengembangan kualitas SDM KUMKM di daerahnya. “Yang tak kalah penting adalah kita harus mendiskusikan outcome dari pelatihan hingga terukur dan terarah,” ujarnya.

Kembali ditegaskan Rully, bahwa DAK tak sekadar alokasi saja tapi harus ada efek positifnya. Yaitu membangun manusia KUMKM yang tangguh dan berjiwa enterpreneurship.

Adapun Deputi Bidang Pengembangan Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto menambahkan, penetapan wilayah Kabupaten/Kota penerima DAK nonfisik 2019 merupakan wewenang Kemenkop dan UKM dengan memperhatikan kinerja dan kondisi daerah tersebut. Menurutnya ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan, pertama, memperhatikan pada jumlah anggota koperasi dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kedua, jumlah koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dibandingkan jumlah koperasi aktif. Ketiga, daerah afirmasi atau 3T yaitu daerah tertinggal, terdepan, terluar, termasuk wilayah perbatasan. “Untuk itu, pendidikan anggota koperasi harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Koperasi pun harus bisa menyisihkan dari sebagian SHU-nya untuk pendidikan pengurus dan para anggota koperasi,” tukas Rulli.

Diakui Rulli, di banyak daerah pengurus koperasi ada yang tidak pernah diganti. Alasannya, tidak tercipta iklim kaderisasi yang baik dan kuat. “Penyebab dari itu adalah karena tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi para anggota koperasi,” tandasnya.

Lanjut Rulli, di era Revolusi Industri 4.0 ini teknologi berkembang secara cepat dan koperasi harus mampu menyesuaikan diri. “Suka atau tidak suka, tata kelola usaha koperasi harus digital. Karena, dengan e-commerce dapat membuka pasar lebih lebar lagi. Produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan permintaan pasar, yang saat ini didominasi kaum milenial,” kata Rulli.

Untuk itu bRulli menekankan, meski tantangan eksternal terbilang besar, namun tantangan di internal koperasi sendiri pun tak bisa dibilang kecil. Tantangan internal diantaranya mampu membentuk koperasi berbasis anggota. Komitmen anggota juga bharus tinggi. Kalau tidak, koperasi tidak akan bisa maju. Intinya tegas dia, anggota harus peduli terhadap koperasinya.

Rulli kembali mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan koperasi yang berbasis vokasi. “Kami akan terus membangun tata kelola pengembangan SDM KUMKM. Outcome yang dihasilkan diantaranya dapat meningkatkan volume usaha KUMKM dan meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia,” pungkas Rulli.(Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.