Dinas Koperasi di Seluruh Indonesia Ditekankan, Semua Koperasi Aktif dan Berkualitas Masuk ODS

pipnews.co.id, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM akan terus membenahi dan melengkapi Online Data System (ODS), khususnya terkait data koperasi di seluruh Indonesia. Mengingat keberadaan data yang akurat dan valid itu sangat penting.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan, dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi, dan Rakor Bidang Koperasi Angkatan II, di Jakarta, Kamis (18/7).

Rully dihadapan para kepala dinas yang membidangi koperasi dari seluruh Indonesia itu menambahkan, dengan memiliki data valid dan akurat tentang koperasi itu banyak manfaatnya.  Diantaranya kata dia, bisa sebagai sumber pengambilan kebijakan, membangun kepercayaan masyarakat, hingga untuk merumuskan strategi pengembangan koperasi di Indonesia. “Data juga merupakan bagian penting agar kita tidak terjebak dalam ketidakefisienan,” tandasnya.

Untuk itu lanjut Prof Rully, sekarang sudah tidak zamannya lagi  membuat data asal-asalan atau data sekadar ada. Karena harus sudah melalui proses input data yang baik untuk proses pengambilan keputusan. Masih lanjut Rully, tanpa data yang valid dan akurat, orang bisa salah menilai tentang pertumbuhan dan perkembangan koperasi saat ini. “Ada orang menilai bahwa saat ini jumlah koperasi terus menurun. Padahal, penurunan jumlah tersebut sengaja kita bubarkan, karena kinerjanya buruk atau tidak aktif. Kita sekarang sedang membangun koperasi dari sisi kualitas. Sebagaimana tujuan dari program Reformasi Total Koperasi yang hanya akan melahirkan koperasi bagus dan berkualitas,” paparnya lagi.

Rully juga meminta seluruh dinas, di era keterbukaan dan abad informasi ini agar menjadikan data sebagai menu utama dalam keseharian kerja. Sebab data itu selalu selalu dibutuhkan, sehingga kita dia, kita harus mampu menguasai data itu. “Kita butuh data yang valid dan akurat yang mendekati kondisi yang sebenarnya di lapangan,” tegasnya.

Prof Rully mengakui, tidak semua daerah cepat dalam mengadopsi teknologi dalam pengadaan data yang akurat. Ada yang cepat mengikuti, ada yang lamban, ada juga yang susah. Rully juga berharap pada pejabat yang baru di dinas koperasi setempat agar segera bisa menyesuaikan diri. Sebab kata dia, kita tidak mungkin bikin kebijakan yang bagus tanpa data yang akurat.

Demikian Kepala Biro Perencanaan Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi menambahkan, bahwa ODS Kemenkop UKM termasuk yang mendapat penilaian baik di antara ODS kementerian dan lembaga lain. “Publik juga bisa mengakses ODS kita dengan mudah melalui HP-nya. Intinya, seluruh data di Kemenkop dan UKM Center bisa dilihat publik, bagi yang ingin tahu tentang nama koperasi, UKM, hingga informasi lain terkait Kemenkop,” terang Zabadi.

Ia menegaskan, ODS juga bisa dijamin sebagai patokan dasar bagi dinas koperasi di daerah, dalam memberikan rekomendasi atau bantuan program pada koperasi atau UKM di wilayahnya. Imbuh dia, jika koperasi yang bersangkutan tidak terdaftar di ODS, dinas koperasi bisa memutuskan tidak bisa memberikan rekomendasi atau bantuan program.

Menurut Zabadi hingga semester I tahun ini, koperasi di seluruh Indonesia yang sudah masuk ke dalam ODS Kemenkop dan UKM sebanyak 126.343 unit.  Selain itu, dia juga berharap agar dinas-dinas koperasi hanya akan melayani dan memberi dukungan pada koperasi dan UKM yang tercatat di ODS Kemenkop UKM. “Ini juga untuk mengantisipasi munculnya Koperasi Zombie, yaitu koperasi yang hanya muncul ketika sedang ada bantuan program. Kalau koperasi tidak tercatat dalam ODS, ya tolak saja,” imbuh Zabadi.

Zabadi juga mewanti-wanti, dinas-dinas koperasi agar tetap melakukan verifikasi dan kajian mendalam, meski koperasi tersebut sudah terdaftar dalam ODS Kemenkop dan UKM. Harus melihat aktifitas koperasinya, apakah ada kegiatan atau tidak, apakah rutin melakukan RAT atau tidak, dan sebagainya. Selain itu, Zabadi juga mengharapkan seluruh dinas koperasi jangan sampai ada koperasi bagus yang tercecer tidak terdaftar dalam ODS Kemenkop dan UKM. “Data ODS kita itu nge-link dengan data di Kementerian Hukum dan HAM. Bila ada koperasi namanya A, aktif dan bagus tapi tidak tercatat di ODS. Lalu, ada yang mendaftar baru dengan nama yang sama, maka koperasi yang lama tapi tidak terdaftar di ODS yang akan tergusur,” pungkas Zabadi. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.