Uncategorized

RUU Perkoperasian akan Disahkan DPR RI Jadi UU Diapresiasi oleh KADIN

Pipnews.co.id, Jakarta – Pengesahan RUU Perkoperasian menjadi Undang Undang, menjadi Perhatian KADIN Indonesia, Ferrari Roemawi Ketua Komite Tetap Kebijakan Pemerintah dan Publik KADIN Indonesia, bidang UMKM dan Koperasi.

Menurutnya, pembahasan RUU Perkoperasian terbilang cukup panjang namun ia bersyukur di penghujung masa jabatan DPR periode 2014- 2019 UU ini akan disahkan. Masih kata dia, UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan pertumbuhan koperasi yang modern dan berdaya saing.

“Periode lalu waktu saya di Komisi VI menjadi bagian dari Panja RUU Perkoperasian, melakukan revisi dan melahirkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang kemudian di judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya dibatalakan UU tersebut. Setelah 7 tahun, baru sekarang disahkan UU Perkoperasian yang baru dan isinya lebih baik dari UU sebelumnya,” ujarnya.

Ferarry yang anggota komisi 6 DPR RI periode 2009-2014 ini, menilai kelemahan UU Perkoperasian yang lama (tahun 1992 ) yaitu tidak dapat mengakomodasi masalah-masalah yang dihadapi koperasi saat ini. Lanjut Roemawi yang pada pilpres 2019 duduk sebagai Sekretaris Jenderal ReJo (Relawan Jokowi), saat ditemui di Jakarta, Kamis (22/8), mengungkapkan salah satu aspeknya adalah koperasi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal dari masyarakat, karena tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Lantaran tidak adanya lembaga penjamin simpanan, seperti layaknya lembaga keuangan lainnya. “Demikian juga dalam menghadapi diversifikasi usaha, dimana lingkup usaha koperasi kian melebar dan juga perkembangan teknologi yang begitu cepat di era ekonomi digital ini,” tandasnya.

Untuk itu Ferrari meminta ada equal treatment, antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Mengingat koperasi juga merupakan badan usaha. Ia mencontohkan, misal di lembaga keuangan ada penjaminan terhadap simapanan, sementara di koperasi tidak ada. Karena itulah pihaknya mengusulkan dibentuk Lembaga Penjamin simpaanan Khusus Koperasi.

Kemudian tidak ada lagi pembatasan bidang usaha koperasi yang selama ini hanya 4 jenis. Sementara badan usaha lainnya bebas membuka bisnis apa saja. Tetapi koperasi sangat terbatas. “Ini yang saya dimaksud tidak equal treatment,” ungkapnya.

Semebtara itu menurut Ferrary pada UU yang baru ini dapat memberikan perlindungan kepada nasabah koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam karena UU ini mengembalikan prisip utama koperasi, yaitu kumpulan orang bukan kumpulan modal dan prinsip dari anggota untuk anggota. “Koperasi adalah badan usaha, namun dalam menjalankan usahanya sangat berbeda karena adanya prinsip-prinsip tersebut,” tandasnya lagi..

Pada UU yang baru ini ia meyakini dapat mewujudkan harapan Bapak Presiden Jokowi, yaitu terbentuknya sebanyak-banyaknya koperasi yang besar, kuat, modern dan berdaya saing tinggi. Pada akhirnya UU ini kata dia diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk berkoperasi demi meningkatkan kesejahteraannya.

“Sekali lagi kami berikan apresiasi yang tinggi kepada DPR RI dan khususnya teman-teman Panja UU Perkoperasian di Komisi 6 DPR yang telah bersusah payah menuntaskan RUU perkoperasian yang dalam hitungan hari akan menjadi UU Perkoperasian,” pungkasnya. (Slamet AW).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button