Inklusi Keuangan Sebesar 75% Terancam Tidak Mencapai Target

Pipnews.co.id, Jakarta – Sulitnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan perbankan masih banyak dialami pelaku UMKM. Meskipun  pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan target sebesar 75% tahun. Tapi melihat realita yang terjadi, diperkirakan target tersebut sulit untuk dipenuhi. Pasalnya bank-bank konvensional, termasuk bank-bank BUMN yang selama ini dimandatkan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM (usaha mikro kecil menengah) juga tidak selamanya dipatuhi.

Kondisi demikian mengemuka dalam sebuah diskusi di Jakarta. Tepatnya di acara FGD (Focus Group Discussion) 13 Tahun Kiprah LPDB – KUMKM, yang berlangsung di Gedung Smesco Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Adalah Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM (KUMKM), Jaenal Aripin salah satu dari enam pembicara. Dia mengemukakan, bahwa perbankan saat ini cenderung lebih banyak memilih bayar denda karena tidak salurkan kreditnya ke UMKM. Menurutnya, perbankan masih kerap memandang sektor UMKM ini penuh dengan risiko yang dapat mengancam peningkatan non performing loan (NPL) atau kredit macet. Jika hal itu terjadi performa portofolio perbankan tersebut dipertaruhkan.

“Kehadiran bank, untuk teman-teman di UMKM nyaris tidak rasakan, karena UMKM dianggap high risk. Dari pada kucurkan kredit tapi risikonya macet sementara juga dana operasional meningkat, makanya mending mereka bayar denda saja. Ini yang bikin target inklusi itu bisa tidak tercapai,” ujarnya.

Mencernati hal itulah kata dia, LPDB masuk untuk mengisi kekosongan dengan menyalurkan dana bergulir yang difokuskan untuk KUMKM. Meski begitu lanjut dia, dalam penyaluran dana bergulir tersebut belum dapat dilakukan langsung kepada end user, tetapi harus melalui lembaga keuangan seperti koperasi atau Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Masih menurut Jaenal, untuk menyasar lebih banyak KUMKM, pihaknya terkendala oleh regulasi yang tidak mengizinkan LPDB membuka cabang di daerah. Padahal banyak pelaku KUMKM beroperasi di daerah. Oleh karenanya, Jaenal berharap status badan layanan umum (BLU) dari Kementerian Koperasi dan UKM ini bisa ditingkatkan menjadi lembaga yang langsung di bawah presiden. Dengan cara tersebut imbuh dia, maka ruang dan gerak LPDB untuk memberikan akses permodalan kepada KUMKM dapat lebih luas.

Dengan demikian target inklusi keuangan yang digadang-gadang pemerintah dapat diupayakan untuk diakselerasi. Jaenal mengklaim bahwa LPDB – KUMKM menjadi salah satu contoh BLU yang cukup sukses untuk mendorong peningkatan sektor UMKM. “Kelembagaan LPDB itu harus ditingkatkan statusnya, sehingga LPDB bisa buka cabang layanan di tingkat propinsi dan kota, sehingga dana LPDB bisa lebih cepat sampai ke UMKM, jika dari BLU nenjadi lembaga di bawah Presiden. Ini menjadi sesuatu yang sangat strategis ke depan, jika pemerintah berpihak pada KUMKM,” tandasnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.