Kedepan Pelayanan LPDB-KUMKM Cukup 21 Hari Sudah Bisa Cair

Pipnews.co.id, Bandar Lampung – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM terus melakukan perbaikan secara internal agar dapat memberikan layanan lebih baik. Dengan menghilangkan segala kendala dan mempermudah KUMKM untuk mengakses pembiayaan dari LPDB.

Apalagi saat ini LPDB sedang melakukan revitalisasi. Kesulitan-kesulitan mengajukan pinjaman di masa lalu dihilangkan. Mereka punya komitmen memperbaiki diri. Demikian sampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam acara “Sosialisasi dan Bimtek Dana Bergulir” yang digelar LPDB-KUMKM, di Bandar Lampung, Senin (19/8).

Rully menambahkan, perbaikan yang dilakukan, antara lain menyangkut prosedur pengajuan pinjaman dari sebelumnya durasi waktu yang tidak jelas, sekarang maksimal 21 hari. Untuk menjangkau pelaku KUMKM yang tersebar di daerah, menurut dia, LPDB menjalin kerja sama dengan Dekopin wilayah, Dinas Koperasi dan UKM, BPR, lembaga penjaminan pinjaman, BPD dan lainnya. “Ini untuk mengatasi keterbatasan tidak adanya institusi LPDB di daerah,” ujarnya.

Masih ditegaskan Rully, visi ke depan LPDB adalah memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku KUMKM. Hal itu mengingat permodalan merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi KUMKM. Sebab di satu sisi, penyaluran kredit perbankan ke KUMKM lanjut Rully masih terbatas, yakni baru 19% dari total kredit perbankan. Kata dia, angka tersebut sama dengan 12 persen dari total pelaku UMKM.

“Perbankan tidak bisa disalahkan karena mereka harus bankable. Karena itu, pemerintah menyediakan skema pembiayaan murah untuk menjangkau pelaku KUMKM yang lebih luas,” paparnya.

Maka dari itu tambah Rull, penyaluran dana bergulir lewat koperasi sangat penting. Selanjutnya koperasi akan menyalurkan pembiayaan tersebut ke anggotanya, dengan bunga pinjaman yang terjangkau. Karena itu, ia mengharapkan Dekopin wilayah mempersiapkan koperasi di daerah yang benar-benar sehat. “Tidak bisa lagi seperti di masa lalu, koperasi yang hanya ingin mencari bantuan atau mencari fasilitas. Mengingat koperasi yang mendapat pembiayaan dari LPDB harus koperasi yang sehat,” tegas Rully.

Paradigma Baru

Sementara itu Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai pembenahan layanan. Ada paradigma baru dalam memberikan layanan, yakni bersifat inklusif dan berbasis teknologi. Inklusif adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelaku KUMKM seluas-luasnya. Berbasis teknologi artinya membuat akses layanan berbasis teknologi dengan sistem Fintech.

Menurut Krisdianto dalam SOP baru, pengajuan pinjaman LPDB tidak ada “biaya lain-lain” bahkan penunjukan notaris diserahkan kepada calon debitur.
“Sehingga tidak ada lagi istilah biaya notaris kemahalan. Pelaku usaha sendiri yang menunjuk notaris dan menyepakati biayanya,” katanya.

Bahkan dalam Permenkop baru yang akan diterbitkan, rencananya pengajuan kredit bisa tanpa badan hukum. Hal ini untuk mempermudah para usaha mikro dan kecil mengakses pinjaman.

Terkait koperasi, ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke koperasi namun persyaratan tetap harus dipenuhi. Diakuinya pengajuan dari koperasi kadang tertolak karena syarat seperti melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin tidak diterpenuhi.

Masih jelas dia, LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir kepada pelaku kelompok usaha produktif yang terbagi atas, kelompok Nawa Cita, yakni sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dengan tingkat bunga 4,5 persen efektif.
Kelompok sektor riil dengan bunga 5 persen, kelompok simpan pinjam dengan bunga 7 persen dan kelompok syariah dengan bagi hasil 60:40.

Pada periode 2018, LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir Rp1,2 triliun. Sedangkan pada 2019 ini, target penyaluran naik menjadi Rp 1,5 triliun, dengan perincian Rp 525 miliar (syariah) dan Rp 975 miliar (konvensional). (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.